Arado Ar.79 in Bali 1939

Foto ini diambil oleh pelukis Swiss, Theo Meier, tahun 1939  ketika sang pelukis pertama kali di Bali, dia mengambil gambar pesawat Jerman ini ketika baru landing dan disambut gadis  Bali.

Foto ini terdapat di sebuah buku Theo Meier, Swiss Artist Under Tropics, by Didier Hamel 2007.

Berikut kisahnya :

According to the German participation in the country reached the flight test
sample D-EKCX 15 July 1938 world best time with an average speed of 229,040
km / h on a 1,000-kilometre route. On 29 July reached the pilot Seelbach on
the D-EHCR on a range of 2,000 km at an average speed of 227,029 km / h, the second world record for Arado.

History made the D-EHCR under Oberstfuhrer Pulkowski and  Oberstfuhrer Jenett,
such as on a flight to Australia with the launch on 17 December 1938 for a
non-stop flight between the cities Bengasi (Libya) and Gaya (India) with a
range of 6,303 kilometers a new long-haul aufstellten world record, the old
record of more than 2,000 km exceeded.

After stopovers in Bangkok, on Sumatra and Bali reached on 14 pilots January
1938 Darwin and 16 Sydney in January 1938.

When returning to Germany plunged the D-EHCR 10 February 1938 for a flight
in Madras after the collision with a bird of prey, while the pilot died
Pulkowski and an Indian passenger.

 

Pengakuan Anggota Waffen-SS

Oleh Dami N Toda Kompas, Minggu, 17 September 2006 Pengakuan Günter Grass bahwa dahulu dia anggota satuan pasukan elite Waffen-SS Nazi Hitler sungguh mengejutkan. Wajah kekejaman pasukan khusus Hitler SS (Schutzstaffel/regu jaga) dan Waffen-SS (regu tempur) tiba-tiba muncul kembali. Seragam tempur hijau daun zaitun dan hitam dengan leher baju bertanda aksara kembar "SS" Germania kuno, emblem berlambang kepala orang mati di bawah pedang terbelit ular siap memagut. Terdidik berhati dingin, kejam tanpa ampun di dalam kebanggaan darah ras Arya murni dengan program sistematis membasmi yang disebut Rassich-Minder-Wertiger (warga ras rendah) dan Yahudi. Paling ditakuti, menembak tanpa kecuali anak atau wanita. Bertempur dengan moto: "Kehormatanku berarti Setia" kepada Hitler. Tetapi, mengapa Günter Grass, pemenang hadiah Nobel Sastra 1999, menyembunyikan rasa aib dan mendiamkan rasa malu terhadap kemanusiaan selama 60 tahun? Peluncuran otobiografi Günter Grass berlangsung 1 September 2006. Tetapi, dua minggu sebelumnya, riwayat diri berjudul Beim Haut der Schwiebel (Pada Kulit Bawang) (diterbitkan Penerbit Steidl, Göttingen 2006, 479 halaman dengan harga 24 Euro) sudah menghebohkan bagai petir di siang hari. Gambaran Günter Grass berubah dari sastra berkias "Genderang Kaleng" (Blechtrommel 1956) 50 tahun lalu menjadi pisau penyayat "Kulit Bawang" (Beim Haut der Schwiebel 2006). Riwayat diri memang kebenaran sejarah. Bukan kebenaran sastra. Günter Grass mengisi kolom Akte Prisoner of War Preliminary Record pasukan Sekutu tertanggal 3 Januari 1946 dengan rinci: Günther Grass, lahir 16 Oktober 1927 di Danzig, pangkat: Pvt SS, tinggi 1,71 m, berat 65 kg, rambut coklat, mata coklat, bertanda sidik 10 jari tangan. Tertangkap 8 Mei 1945 di Marienbad, usia 18 tahun, kesatuan: Divisi Panzer-SS (SS-Pz- Div) Frundsberg-Pz Abt Nr 337. Jabatan: regu tembak (Lade-Schütze) di bawah Heinrich Himmler. Akte tersebut tersimpan pada arsip militer AS hingga tahun 1967 dan dikembalikan pada tahun yang sama ke Berlin ke alamat Dinas Pembenahan Anggota Keluarga Tentara Jerman yang gugur. Menteri Keamanan DDR juga memiliki "Arsip NS" (MIS) yang menurut ketentuan seluruhnya harus sudah selesai dibuka dan diterbitkan hingga Maret 2007. Tahun 1999 masyarakat Jerman mengelu-elukan dengan bangga penerimaan hadiah Nobel Sastra bagi Günter Grass di Swedia sebagai lambang pencapaian penghargaan idealisme "nilai kemanusiaan luhur" dalam dunia sastra. Tetapi, itu sebelum kulit bawang keanggotaan Günter Grass sebagai "Satria Waffen-SS" terkelupas. Pengakuan Günter Grass kini mengejek kehormatan diri masyarakat Jerman di tengah kebijakan politik luar negeri Jerman mengirim pasukan perdamaian PBB ke Lebanon selatan, menepis kekejaman perang, bom bunuh diri, dan terorisme yang mengancam kemanusiaan. Partai Pemerintah Polandia memperdebatkan posisi Günter Grass sebagai pemegang "Warga Kehormatan Kota Danzig" dan meminta ditarik kembali. Lech Walesa, bekas Presiden Polandia, pemegang hadiah Nobel Perdamaian dan "Warga Kehormatan Kota Danzig" mengancam mengembalikan warga kehormatannya apabila Günter Grass tidak minta maaf dan tak mengembalikan keanggotaan "Warga Kehormatan Kota Danzig". Günter menolak imbauan Partai Pemerintah Polandia. Bahkan, terdapat surat pembaca surat kabar (SK) Jerman menganggap tuntutan Walesa dan Partai Pemerintah Polandia menghina Jerman. Mayoritas warga Jerman (65 persen) yang dimintai pendapat tidak mengimbau Günter Grass harus mengembalikan hadiah Nobel Sastra. Wolfgang Thierse, Ketua Partai SPD tempat Günter Grass beranggota, mereaksi: "Saya juga kaget." Bermacam surat pembaca SK memelas dan marah. Tentang masalah hadiah Nobel Sastra Günter Grass, Direktur Yayasan Hadiah Nobel Michael Sohlman menjawab SK Dagens Nyheter, "Penyerahan itu sudah selesai. Belum pernah terjadi hadiah itu ditarik kembali." Pengarang laris Belanda, Leon de Winter, menjawab SK Rheinischen Post, "Kalau sebuah wibawa moral mendiamkan informasi hakiki macam itu, ia harus bertanggung jawab atas kemerosotan nilai sebuah moral." Jurnalis dan novelis India, Subhoranjan Dasgupta, menyesalkan mengapa pengakuan itu baru sekarang. Günter Grass menjawab wartawan TV, 15 Agustus malam, "Siapa mau persoalkan, silakan." Untuk pertanyaan, mengapa tidak mengatakan dari dulu keanggotaan dirinya pada SS? Jawaban Günter Grass, "Tidak saya lakukan, dan tentang itu tetap saya diamkan. Hanya satu hal yang dapat saya katakan: di dalam buku ini masalah itu jadi tema. Tiga tahun saya menggarapnya. Di sana saya katakan tentang hal itu." Surat kabar tengah terbesar Jerman, Frankfurt Algemeine, 18-8-2006, sudah mengiklankan Acara "Baca Otobiografi" oleh Günter Grass pada 5 September, jam 19.00 di Gedung Opera Frankfurt dengan pesanan tiket yang lumayan mahal lewat internet. Günter Grass sebagai sastrawan tingkat moral "hadiah Nobel" tentu lain dari sepotong perjalanan sejarah riwayat hidup Günter Grass yang berlumur darah dan harus turut bertanggung jawab secara moral. Tiap pengakuan aib dan dosa terhadap kemanusiaan membutuhkan waktu memberi maaf dan pengampunan. Definisi waktu manakah yang berlaku kini untuk seorang Günter Grass setelah yang lain usai? Definisi waktu moral atau definisi yang terlambat 60 tahun? Korban kekejaman SS masih bersaksi hingga sekarang, bukan hanya yang tersisa di kamp konsentrasi (KZ) Jerman, melainkan juga bilur-bilur yang masih berbekas di tempat lain. Nilai sebuah sastra tiada berarti, bahkan omong-kosong tanpa pautan kebenaran dan keabadian nilai moral budaya manusia: nilai sejarah, nilai sosial-politik bahkan ekonomi. Namun, jangan lupa, riwayat diri Günter Grass ialah fakta sejarah. Bukan fiksi sastra. Pemberian "Warga kehormatan Kota Danzig" bagi Günter Grass ialah fakta sejarah, bukan fiksi sastra. Hadiah Sastra bagi Günter Grass dan Pramoedya Ananta Toer ialah pengakuan prestasi fiksi sastra yang ditentukan relatif wewenang penuh Juri pemberi anugerah. Dami N Toda, Pengajar Studi-studi Indonesia Universitas Hamburg http://www.kompas.co.id/

 

Kriegsmarine in ASEAN water

Monsun Gruppe

"Monsun Gruppe " or Monsoon Group was a force of German U-boats (submarines) that operated in the Pacific and Indian Oceans during World War II.

The Indian Ocean was considered strategically important, the region not only contained India, Britain ‘s most prized possession, but also the shipping routes and raw materials that the British vitally needed for its war effort. In the early years of the war German raiders and capital ships, operating in the Indian Ocean, had sunk a number of merchant ships, however as the war progressed it become more difficult for them to operate in the area and by 1942 most were either sunk or dispersed. From 1941, U-boats were also considered for deployment to this area but due to the successful periods known as the First and Second Happy Times, it was decided that sending U-boats to the Indian Ocean would be an unnecessary diversion. There were also no foreign bases in which units could operate from and be resupplied, hence they would be operating at the limits of their range. As a result the Germans concentrated their U-boat campaign in the North Atlantic.

Japan’s entrance into the war in 1941/42 led to the capture of European South-east Asian colonies such as British Malaya and the Dutch East Indies. In May-June, 1942, Japanese submarines began operating in the Indian Ocean and had engaged British forces in Madagascar. The British had invaded the Vichy controlled island in order to prevent it from falling into Japanese hands.

Joint Operations in the Indian Ocean

In 1943, the Germans agreed to send a number of U-boats to the Far East that would operate from Japanese occupied ports in the region against the then lucrative, relatively unprotected shipping in the area. The "U-178" was the first, arriving at the former British seaplane base in Penang in August 1943. The idea of stationing U-boats in Malaya and the East Indies for operations in the Indian Ocean was first proposed by the Japanese in December 1942. As no supplies were available at either location the idea was turned down although a number of U-boats from the first wave operated around the Cape of Good Hope at the time. [ [http://uboat.net/ops/monsun2.htm Pre-Monsun Boats ] ] Penang, situated on the west coast of Malayan Peninsula was selected as the main U-boat base. A second base was established at Kobe, Japan, and small repair bases were located at Singapore, Jakarta and Surabaya. Eventually more than half a dozen U-boats operated from these bases. These U-boats were known as the "Monsun Gruppe" and were commanded by Captain Wilhelm Dommes [ [http://uboat.net/ops/monsun3.htm Monsun boats ] ] . Altogether 41 U-boats of all types including transports would be sent, a large number of these however, were lost and only a small fraction returned to Europe. [ [http://www.uboataces.com/articles-fareast-boats6.shtml Fate of the Far Eastern Boats ] ] [ [http://uboat.net/ops/monsun4.htm Monsun boats Evacuation ] ]

Italian submarines

The Italian Royal Navy ("Regia Marina") converted four submaries into "transport submarines" in order to exchange rare or irreplaceable trade goods with Japan. They converted the "Barbarigo ", the "Cappellini ", the "Giuliani", and the "Torelli ". After Italy quit the war in 1943, the "Cappellini" was taken over by the German Navy ("Kriegsmarine") and re-named the "UIT-24". When Germany surrendered in 1945, the "UIT-24" was taken over bt the Imperial Japanese Navy and re-named the "I 503". The "Torelli" shared a similar story.

The Japanese already started operating in the Arabian Sea by August 1943 and certain arrangements were made to avoid incidents between U-boats and Japanese submarines – attacks on other submarines were strictly forbidden. The Indian Ocean was the only place where German and Japanese forces fought in the same theatre. [Paterson Lawrence(2006), "Hitler's Grey Wolves: U-boats in the Indian Ocean ]

Monsun Gruppe U-boats

First wave

*Unterseeboot 200
*Unterseeboot 188
*Unterseeboot 168
*Unterseeboot 509
*Unterseeboot 514
*Unterseeboot 532
*Unterseeboot 183
*Unterseeboot 506
*Unterseeboot 533
*Unterseeboot 516
*Unterseeboot 847

econd wave

*Unterseeboot 219
*Unterseeboot 510
*Unterseeboot 848
*Unterseeboot 849
*Unterseeboot 850

 

Peranan Kriegsmarine pada kemerdekaan RI

Sumber : http://www.alifrafikkhan.blogspot.com

Tahukah Anda bahwa secara tidak langsung, AL Jerman mempunyai ‘peranan’ terhadap jalannya Proklamasi Kemerdekaan?

 

Dengan cara yang unik, mesin ketik yang biasa dipakai oleh awak Kriegsmarine (Angkatan Laut) Jerman

Pada waktu itu, menjadi faktor penting dalam hal penulisan naskah Proklamasi Kemerdekaan bangsa kita tercinta! Fakta menarik lainnya adalah betapa miripnya naskah Proklamasi Keme rdekaan ini dengan dokumen asli yang diperuntukkan pada awak U-boat yang bermarkas di JakartaKisah nyata ini berawal pada malam tanggal 16 Agustus 1945, bertempat di rumah Laksamana Muda Kekaisaran Jepang, Maeda (Minoru) Tadashi

 

Sebuah draft baru saja disiapkan beberapa jam sebelumnya oleh Soekarno, Hatta, dan Soebardjo, yang dikerjakan di rumah Laksaman a baik hati tersebut, di jalan Miyako-Doori 1, Jakarta. Maeda sendiri telah pulas tertidur di loteng rumahnya. Sebelumnya dia telah mengambil resiko dengan menyatakan persetujuannya terhadap ide kemerdekaan Indonesia, dan bahkan meminjamkan rumahnya sebagai tempat penyusunan Deklarasi  Kemerdekaan

Naskah tersebut rencananya akan ditandatangani oleh 27 orang anggota Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), yang sekaligus melambangkan keberagaman Negara Indonesia. Selain itu, hal tersebut juga terinspirasi pada semangat dari Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat. Tapi kemudian, rencana tersebut mendapatkan tentangan dari sejumlah aktivis muda, yang memandang bahwa Panitia yang dibentuk oleh Jepang itu terlalu Jepang-Sentris dan tidak mempunyai kekuatan untuk mandiri. Kekuatan Jepang yang merosot tajam di kancah Perang Asia akan memunculkan isu kredibilitas yang akan menghambat usaha pengakuan dari negara-negara lain bila kemudian Deklarasi tersebut selesai dibuat. Para aktivis muda tersebut melangkah lebih jauh lagi dengan menuntut supaya merekalah berenam yang akan menandatangani naskah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia! Akhirnya setelah debat yang panas, tercapai kompromi di antara kedua belah pihak yang berselisih, bahwa yang akan menandatangani naskah Proklamasi adalah Soekarno dan Hatta berdua saja, dengan sebelumnya mencantumkan ’atas nama bangsa Indonesia’. Tapi kemudian masalah yang tak terduga sebelumnya terjadi. Mesin ketik Jepang yang berada di rumah sang Laksamana tidak mempunyai huruf latin di dalamnya dan hanya huruf kanji! Untungnya, salah seorang dari mereka mengetahui dimana bias didapat mesin ketik yang diinginkan pada malam yang selarut itu. Beberapa orang yang hadir segera bergegas pergi menggunakan jip kepunyaan Maeda, Satsuki Mishima, untuk “meminjam” mesin ketik kepunyaan kantor perwakilan Angkatan Laut Jerman(Kriegsmarine) di Indonesia, Korvettenkapitän Dr. Kandeler. Sayuti Melik kemudian mengetikkan naskah yang super bersejarah ini untuk kemudian, keesokan harinya, naskah Proklamasi Kemerdekaan dibacakan oleh Soekarno pada tanggal 17 Agustus 1945. Saat ini, mesin ketik kepunyaan Kriegsmarine yang digunakan untuk mengetik naskah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia telah“disemayamkan” di bangunan yang sama tempat dulu naskah tersebut didiktekan, yaitu di Museum Perumusan Naskah Proklamasi di jalan Imam Bonjol No.1, Menteng

 

 

Pembersihan Jenderal – Sumber : Anusapati

Pembersihan Jenderal

Belasan jenderal diamankan kubu Soeharto pasca gerakan yang dilakukan Kelompok Letkol Untung. Mencari list-nya cukup sulit, tapi mari coba merekapnya dengan bahan yang ada. Ada yang memang terlibat langsung, ada yang sumir, ada juga yang terkesan tak berhubungan kecuali simpati yang dalam pada Presiden Soekarno. Siapa saja mereka?

Pembersihan jenderal. Sepintas, asosiasi kalimat ringkas itu menuntun pada pembersihan 6 jenderal yang dilakukan pasukan Letkol Kusman (nama kanak-kanak Untung Samsuri), 1 Oktober 1965 (Gestok)*. Tapi bukan itu yang saya maksudkan. Saya lebih tertarik bicara pada masa setelah krisis itu. Ya, pembersihan jenderal-jenderal yang dianggap berseberangan dengan Soeharto pasca 1965.

Hal ini semula berangkat dari pertanyaan, berapa sih persisnya jenderal yang diberangus oleh Soeharto Cs seiring ter/di (?)perosokannya PKI ke jurang kehancuran. Karena berbagai referensi bilang banyak tapi angka persisnya tidak ada. Militer tentu punya arsipnya, tapi apa iya kita bisa mengintipnya? Jadilah saya coba mereka-reka berdasarkan beberapa bahan yang pernah saya baca. Totalnya, saya tetap tidak tahu, mungkin belasan. Berikut beberapa di antaranya;

1. Brigjen Suparjo – Pangkopur II Kolaga. Jelas, ia paling pertama diincar. Meskipun kenyataannya baru tertangkap 2 tahun setelah Gestok. Agak mengherankan memang, bagaimana seorang panglima tempur di garis depan bisa ikut-ikutan terlibat Gestok secara langsung. Apalagi, tanpa membawa pasukannya sebiji pun. Buku John Roosa memberikan gambaran jenderal dari Kodam Siliwangi ini teperdaya oleh Sjam Kamaruzaman yang dipercayainya penuh, bahwa ada jenderal-jenderal senior yang akan mengadakan kup pada Soekarno. Dan kebetulan Jenderal Pardjo memang Soekarnois.

2. Brigjen Sabur – Komandan Pengawal Istana, Cakrabirawa. Sebagai komandan tertinggi Cakrabirawa, ia adalah atasan puncak Letkol Untung. Jadi tahu tidak tahu adanya gerakan, tetap saja ia harus bertanggungjawab. Asumsi itu membuat tentara kepercayaan Soekarno ini disel. Secara pribadi, Sabur memang sasaran tembak yang empuk. Kedekatannya dengan Soekarno membuat ia tak banyak disukai. Apalagi banyak isu negatif tentang tingkahnya. Antara lain menjadi keranjang sampah dengan menampung gadis limpahan dari Soekarno sebagai istri muda.

3. Mayjen Pranoto Reksosamudro – Asisten III Menpangad. Jenderal yang malang. Mestinya, dialah yang menjadi kepala operasi TNI AD, pasca tewasnya Yani, sesuai perintah Soekarno. Tapi apa daya karakternya lemah. Soeharto makin semena-mena mengganyangnya karena saat Pranoto menjadi Kasdam Diponegoro (Soeharto pangdamnya), Pranoto lah yang melaporkan penyelundupan bosnya ke Jakarta. Kasus ini membuat Soeharto terlempar ke Seskoad dan nyaris dipecat dari TNI AD. Pranoto meninggal di sebuah rumah kecil sederhana di Kramat Jati, usai keluar dari penjara.

4. Mayjen Mursid – Deputi I Menpangad. Mestinya, secara struktur dialah jenderal paling senior sepeninggalnya Ahmad Yani. Pasalnya, Mursid adalah deputi pertama Menpangad (Suprapto deputi II, MT Haryono deputi III – keduanya gugur saat Gestok). Namanya, sempat diajukan sebagai pengganti Yani, tapi tak dipilih Soekarno karena temperamental. Saya tidak menemukan apa kira-kira kesalahan dari Jenderal Mursid, kecuali bahwa ia memang seorang Soekarnois.

5. Mayjen Soedirgo – Kepala Bakin. Agak mengherankan saat Soeharto menangkap Soedirgo. Pasalnya, di awal setelah terjadinya Gestok, Soedirgo justru salah satu orang kepercayaan Soeharto. Ia adalah wakil Soeharto di Komando Intelijen Negara (KIN), dan 1967 diangkat jadi kepala Bakin yang pertama. Soedirgo sendiri baru ditangkap 1968. Tak jelas apa persoalannya, tapi ada pihak yang mengaitkan dengan posisi Soedirgo sebagai kepala CPM saat Gestok terjadi. Saat itu, CPM ikut menyumbang tentara untuk Korps Cakrabirawa.

6. Mayjen Agus Wiyono – Sekjen Departemen Perindustrian. Tokoh satu ini adalah orang yang ikut mendirikan CGMI pada tahun 1956. Saat itu, Agus adalah kapten yang juga sedang tugas sekolah. Agus bahkan menjadi ketua pertama CGMI. Menurut kesaksian eks Ketum CGMI, Hardoyo, pangkat terakhir Agus Wiyono adalah mayor jenderal (Saya tidak tahu, apakah itu tituler atau memang murni dinas militer). CGMI lah yang membuat Agus ditangkap.

7. Marsekal Madya Omar Dhani – Menpangau. Dia juga perwira tinggi incaran Orde Baru. Maklumlah, perannya amat besar dalam melindungi Soekarno pada masa terjadinya Gestok. Lubang Buaya sebagai pusat gerakan Gestok, juga ada di bawah kekuasaan Angkatan Udara. Omar juga adalah penerbang angkatan pertama yang disekolahkan di AS. Karenanya banyak yang percaya ia menjadi korban keadaan karena pilihannya menjadi seorang Soekanois.

8. Komodor Ignatius Dewanto – Deputi Operasi Menpangau. Dewanto ikut dibersihkan lebih karena posisinya. Sebagai Deops Menpangau, dialah pengendali lapangan TNI AU ketika terjadi Gestok. Reaksinya dianggap melindungi pro Untung yang berkumpul di Halim. Setelah ditahan dan dicopot dari dinas militer, Dewanto sempat terlunta-lunta menjadi sopir truk dan terakhir pilot partikelir. Ia tewas saat terbang dengan pesawat sipil di Sumatera. Di lingkungan TNI AU, nama Dewanto harum karena dialah penembak pesawat Alan Pope yang memicu berakhirnya pemberontakan Permesta.

9. Marsekal Muda Sri Mulyono Herlambang – Menteri negara. Bagi Sri Mulyono, Gestok adalah panggung the right man in the wrong place. Saat pecahnya Gestok, ia sebenarnya bukan lagi bagian dari petinggi AU, tapi sudah menjadi menteri negara. Apes, justru di hari pertama Gestok, Sri Mulyono hadir di Halim dan menjadi perwira paling tinggi yang ada di situ (Omar Dhani sedang di Bogor). Sri Mulyono akhirnya sempat merasakan dinginnya sel RTM Nirbaya selama 6 bulan, sebelum akhirnya diberhentikan.

10 Brigjen (Pol) Sugeng Sutarto – Deputi Kepala BPI. Sebagai wakil dari Soebandrio, Sugeng Sutarto adalah TO bagi klik Soeharto.Sudah lama tingkah BPI menjadi grundelan bagi kalangan TNI AD. Dan secara kebetulan (atau buah rekayasa?), Sutarto bersama bosnya adalah tokoh kunci yang memunculkan Dokumen Gilchrist yang menjadi pangkal alasan Gestok.

Di luar 10 nama jenderal tersebut, ada 3 jenderal lainnya yang pernah ditahan. Namun karena datanya minim (saya hanya pernah mendengar nama mereka disebut selintas), saya kategorikan tersendiri, dan anggaplah sebuah bahan yang validitasnya masih bisa diperdebatkan.

11. Mayjen Suadi Suromihardjo - Dubes Australia. Tak jelas apa kaitannya dengan Gestok. Namun, Suadi punya sejarah yang menjadikannya bisa jadi sasaran tembak. Saat masih letkol, dialah perwira yang memimpin laskar Solo bertempur dengan Divisi Siliwangi. Palagan lokal ini kemudian merembet menjadi Clash Madiun 1948. Suadi sendiri karirnya selamat, karena selepas kisruh Solo, ia merapat ke Jenderal Sudirman yang segera menjadikannya sebagai ajudan.

12. Brigjen Pamoerahardjo – (kurang info)

13. Mayjen Rukman – (kurang info)

14. Komodor Susanto – (kurang bahan)

Selain sanksi tahanan, masih ada lagi beberapa perwira tinggi yang disingkirkan secara politik dari dinas tentara. Mereka memang tak sampai disel namun dijauhkan perannya dari pos strategis militer.

1. Letjen KKO Hartono – Komandan KKO. Sangat terkenal sebagai loyalis Soekarno, bahkan pernah menyediakan diri dan pasukannya untuk menghadapi pasukan Soeharto, namun dicegah Soekarno. Ia didubeskan Orba ke Korea Utara, namun 1971 mendadak dipanggil ke Jakarta, dan beberapa hari kemudian ditemukan tewas. Laporan resmi menyebutnya bunuh diri.

2. Mayjen Ibrahim Adjie – Pangdam Siliwangi. Juga loyalis nomer satu Soekarno. Kepada Adjie lah, Soekarno menitipkan anak-anaknya tatkala negara dilanda ketidakpastian akibat Gestok. Soeharto agaknya segan untuk memenjarakan Adjie karena ia tak memiliki catatan moral yang buruk. Soeharto memilih menjinakkannya dengan menugaskan jadi Dubes di Inggris.

Satu lagi jenderal yang perlu dicatat adalah Pangdam Mulawarman, Brigjen Soehario Padmodiwirio (Dikenal juga dengan nama pena, Hario Ketjik). Sebetulnya, di antara para jenderal di atas, justru Soehario lah yang terkesan paling dekat dengan PKI. Buku John Roosa menyebutnya pernah mendukung pernyataan PKI soal pengganyangan 7 setan desa. Namun, Hario pinter membaca zaman. Ia yang dalam tugas belajar di Moskow, memilih menolak pulang dan disersi sehingga tak ikut ditangkap Orba. Meski begitu, toh Brigjen Hario toh mencicipi juga sel Orba, karena nekat pulang ke tanah air pada tahun 1977.

Demikianlah, sementara cukup begitu. Saya akan coba tambahkan atau perbaharui manakala saya berhasil memperoleh dat-data lainnya.

*) Istilah Gestok dipakai semata karena kejadiannya memang 1 Oktober 1965, bukan mengacu pada upaya mendukung penamaan yang diberikan Soekarno.

 

Tan Malaka – Sumber : Anusapati

Polemik Tan Malaka

Kali ini, saya tidak menulis sendiri. Ada polemik di media massa antara Guru Besar UI, Prof Zulhasril Nasir dengan Redaktur Senior The Jakarta Post, Sabam Siagian tentang legalitas eksekusi Tan Malaka. Saya pikir, sayang jika nantinya terlewatkan oleh zaman, karenanya saya sisipkan di blog ini.

Kali ini, saya tidak menulis sendiri. Saya sampirkan polemik tentang Tan Malaka yang tengah terjadi di Harian Kompas, antara dua tokoh yang saling bersahutan. Mereka adalah Zulhasril Nasir (Guru Besar UI) dan Sabam Siagian (Redaktur Senior Jakarta Post/Eks Dubes Australia). Intinya mereka memperdebatkan legalitas eksekusi Tan Malaka. Saya pikir, sayang jika arsip polemik ini nanti lewat termakan zaman, karenanya saya posting di blog ini.

Tulisan Pertama oleh Zulhasril Nasir. Kompas 7 Juli 2008. TAN MALAKA DAN KEBANGKITAN NASIONAL

Ada satu soal yang selalu mengganjal kebanyakan orang apabila membincangkan Tan Malaka, yakni apakah dia seorang nasionalis atau komunis? Jika pertanyaan itu terjawab, sangatlah relevan menghubungkan pemikiran dan sosok Tan Malaka pada hari- hari peringatan Kebangkitan Nasional sekarang ini.

Manusia Tan Malaka adalah contoh pemimpin yang berjuang dan melahirkan gagasan bernas untuk kesejahteraan bangsa tanpa pamrih. Secara sosiologis, Tan Malaka bukanlah seorang komunis, tetapi perantau yang telah dibekali dasar keislaman yang kuat dari alam Minangkabau. Sebagai perantau berpendidikan, ia berpikir dinamis, selalu mempertanyakan dan mencari gagasan baru untuk bangsanya yang sedang dijajah. Mempertanyakan adalah melakukan kritik tentang apa saja di luar logika dan kepatutan, dan karena itu pula Tan Malaka sangat percaya kepada kekuatan dialektika berpikir persoalan kemasyarakatan dapat dipecahkan dengan baik.

Bagi para pelajar Islam di Ranah Minang (Padang Panjang, Bukittinggi, dan Padang) yang gandrung perubahan tahun 1920-an dan masuknya pemikiran modern Islam Muhammad Abduh dan Kemal Ataturk dari Timur Tengah, rasionalitas gagasan Tan Malaka bagai yang ditunggu-tunggu. Pemuda dan pelajar memakainya sebagai upaya menentang penjajahan dan pemikiran kolot. Berpikir maju dan radikal ini bagaimanapun menimbulkan konflik di antara para tokoh pembaru pendidikan sebelumnya dan para pelajar Islam—dan para pakar menyebutnya para pelajar tersebut bagian dari Kiri-Islam dan tentu saja bukanlah berfaham komunis, atau sebagaimana komunisme yang kita persepsikan dewasa ini.

Sebagaimana dikatakan Hassan Hanafi al Yassar al Islam tentang Kiri-Islam, sebenarnya prinsip sosialisme yang ada dalam Al Quran dan Nabi Muhammad telah mengkhotbahkan sejak 12 abad sebelum Marx dilahirkan.

Sambutan luar biasa pelajar Thawalib di Sumatera Barat terhadap Tan Malakaisme tanpa kehadiran sosoknya di sana membuktikan juga adanya benang merah keislaman, keminangkabauan, dan Tan Malaka. Karena itulah Partai Rakyat Indonesia (Pari), Volksfront, Persatuan Perjuangan, adalah bagian sikap perjuangan pemuda di sana.

Ketidaksetujuan Tan Malaka terhadap pemberontakan Silungkang (1927) dan pemberontakan Banten (1926)—yang sesungguhnya adalah gerakan pemuda Kiri-Islam bercampur dengan unsur PKI—menunjukkan Tan Malaka sebenarnya lebih rasional dan bukanlah bagian dari PKI, sebagaimana yang dituduhkan Pemerintah Hindia Belanda.

”Madilog”

Dialektika berpikir itulah yang menjadi landasan berpikir Tan Malaka dalam buku Madilog (Materialisme-Dialektika-Logika). Katanya, logika dan dialektika bergantung pada materialisme, sebaliknya materialisme bersangkut paut dengan dialektika dan logika.

Matter atau benda memiliki sifat bergerak takluk pada hukum gerakan (dialektika) dan hukum berhenti, yakni logika. Dasar berpikir demikianlah yang membuat Tan Malaka berbeda pendapat dengan Stalin. Ia lebih menitikberatkan cara berpikir dalam berjuang. Cara berpikir yang dimaksud adalah dinamika hukum berpikir, suatu yang berubah mengikuti dialektika. Madilog merupakan cara berpikir untuk menjawab persoalan masyarakat tanpa dogma.

Jika Stalin menganggap pan-Islamisme merupakan bentuk kolonialisme, Tan Malaka membantahnya sebagai kekuatan dan ideologi. Menurut Tan Malaka, tidaklah perlu menerjemahkan pan-Islamisme sebagai urusan khalifah di dunia Arab saja, tetapi juga perjuangan kemerdekaan untuk bangsa-bangsa Muslim yang tertindas di mana saja. Bukti praktik cara berpikir itu tampak pula ketika PKI memberontak di Madiun (1948), Tan Malaka dengan Persatuan Perjuangan tetap tidak menjadi bagian dari Muso dan Alimin. Dia dan pasukannya tetap berperang menghadapi agresi Belanda. Maka sangat disayangkan TKR waktu itu kemudian membunuhnya di sebuah desa di Kediri (1949) dan menghilangkan jejaknya dengan sengaja.

Selama 20 tahun berpetualang sebagai orang pelarian dan 10 tahun di Tanah Air, lalu melahirkan gagasan-gagasan brilian, seperti Naar de Republiek Indonesia (1924) yang mendahului Hatta dan Soekarno (Mencapai Indonesia Merdeka, 1930 dan Kearah Indonesia Merdeka, 1932), Madilog, Gerpolek, Merdeka 100%, Dari Penjara ke Penjara, Massa Aksi, Uraian Mendadak, dan puluhan tulisan lainnya, bertumpu pada bagaimana membebaskan bangsanya dari kolonialisme. Tan Malaka tidak hanya bicara, tapi dengan bukti, ia bukanlah pemimpin flamboyan dan gagah di podium, tetapi ia membangun sekolah rakyat di Semarang, Purwokerto, Bandung, Yogyakarta, dan Batavia, selama dua tahun di Jawa sebelum dibuang ke Belanda (1922).

Tan Malaka konsekuen dengan sikapnya yang tidak memercayai politik kompromi (diplomasi) yang dijalankan Hatta dan Syahrir yang hanya menguntungkan Belanda—bagi saya cukup sudah bukti Tan Malaka adalah seorang nasionalis sejati daripada seorang komunis. Kita harus menerimanya bahwa marxisme telah juga dipakai para pejuang yang lain (Soekarno, Hatta, Syahrir, dan lain-lain) dalam memerdekakan bangsa.

Merdeka 100 persen adalah sikap politik dan ekonomi Tan Malaka yang dapat disarankan menjadi bahan bacaan bagi para pemimpin sekarang ini. Berdaulat sepenuhnya secara politik dan ekonomi, artinya bebas dari intervensi kekuasaan dan kekuatan ekonomi asing sebagaimana yang dinyatakan Persatuan Perjuangan di Purwokerto 5 Januari 1946, 62 tahun lalu.

Rakyat Indonesia jangan terancam kemerdekaan dan kemakmurannya. Barang impor tidak harus menyaingi industri dalam negeri. Kalau perlu dilarang sama sekali. Kekayaan penjajah Belanda yang telah berkuasa selama 350 tahun tidak perlu lagi dihiraukan dengan diplomasi, pemerintah haruslah menyita kekayaan itu bagi kemakmuran rakyat. Karena itulah, untuk mengawasi modal asing, kita harus merdeka 100 persen.

Dalam bidang ekonomi, jelas sekali Persatuan Perjuangan/ Tan Malaka mempertanyakan Pasal 33 UUD 1945 yang menyatakan: (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan; (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara; (3) Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Itu secuil contoh konsep kedaulatan politik dan kedaulatan ekonomi Tan Malaka yang selalu aktual sampai sekarang.

Apakah yang dimaksud dengan ”dikuasai” itu adalah dikelola negara? Kalau begitu, apakah kelak negara akan menerima modal asing memasuki perusahaan yang dikuasai negara? Kalau ya, bagaimana kedudukan modal asing itu terhadap negara?

Sejarah telah membuktikan, era Soekarno tanpa/sedikit modal asing, era Soeharto perekonomian dikuasai ”keluarga” dan kapitalis konco (ersatz capitalism), dan era setelah reformasi ekonomi serta bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dijual dan dikuasai modal asing. Rakyat di mana? Pikiran-pikiran Tan Malaka tetap masih relevan untuk dirujuk kembali para pemimpin kita.

ZULHASRIL NASIR

Guru Besar UI

—————————————————————

Tulisan kedua oleh Sabam Siagan, Sebuah Tanggapan. Kompas 12 Juli 2008. TENTANG TAN MALAKA

Tulisan Prof Zulhasrul Nasir, ”Tan Malaka dan Kebangkitan Nasional” (Kompas, 7/7/2008) merupakan sumbangan menarik untuk memperkaya pengetahuan kita dalam rangka ”100 Tahun Kebangkitan Nasional”.

Namun, ada dua catatan serius yang perlu dikemukakan guna menghindari kesalahpahaman. Pertama, kutipan berikut mencerminkan bias penulis dan juga kurang menguasai fakta. Tulisnya, ”Dia (Tan Malaka) dan pasukannya tetap berperang menghadapi agresi Belanda. Maka, sangat disayangkan TKR waktu itu kemudian membunuhnya di sebuah desa di Kediri (1949) dan menghilangkan jejaknya.”

Kegiatan politik Tan Malaka

Sejarawan Belanda, Dr Harry A Poeze, dalam biografi Tan Malaka, jilid 3–hal 1442 (judul, Verguisd en Vergeten–Tan Malaka, de linkse beweging en de Indonesische Revolutie, 1945-1949) secara rinci mengurai kegiatan politik Tan Malaka pada awal 1949 di daerah Kediri setelah tentara Belanda (KL/KNIL) melancarkan Serangan Umum ke-2 pada 19 Desember 1948. Pasukan TNI—Tentara Nasional Indonesia (TKR, Tentara Keselamatan Rakyat sudah ganti nama)—yang diandalkan Tan Malaka adalah batalion Sabarudin yang bertindak independen dan lebih sibuk mendukung dan mengamankan agitasi Tan Malaka ketimbang menghadapi pasukan Belanda.

Tan Malaka mengaitkan diri dengan Gabungan Pemuda Proklamasi (GPP), Rakyat Murba Terpendam, dan menyebarkan pamflet-pamflet dengan mencantumkan sebagai sumbernya: Markas Murba Terpendam.

Baik dalam pamflet-pamflet itu maupun dalam berbagai pidato, Tan Malaka beragitasi: (a) Presiden Soekarno dan Wakil Presiden/Perdana Menteri Mohammad Hatta setelah ditawan militer Belanda pada 19 Desember 1948 dan dalam tahanan Belanda sudah hilang keabsahannya sebagai pemimpin-pemimpin Revolusi Indonesia. Dialah yang kini berhak sebagai Pemimpin Revolusi Indonesia berdasarkan Testamen Politik yang ditandatangani Soekarno–Hatta di Jakarta, Oktober 1945; (b) tidak mengakui pemerintahan darurat yang dipimpin Sjafrudin Prawiranegara di Sumatera; (c) suatu tentara gerilya rakyat perlu dibentuk yang menolak politik perundingan.

Dalam pertemuan di Desa Prambon (sebelah Utara Kediri) 9 Februari 1949 malam, Tan Malaka dalam suatu pidato panjang menandaskan, peran Soekarno- Hatta telah selesai. Dan, suatu pemerintahan rakyat yang kuat harus segera dibentuk. Sementara itu, mayor Sabarudin dalam berbagai pamflet mengumumkan, presiden Indonesia bukan lagi Soekarno tetapi Tan Malaka.

Kolonel Sungkono, panglima dan gubernur militer Jawa Timur yang memikul wibawa penuh setelah Panglima Besar Letjen Sudirman, menyatakan dalam pidato 19 Desember 1948, hukum darurat perang diberlakukan. Dia menerima laporan dari Surachmad, komandan brigade Kediri, tentang agitasi Tan Malaka berdasar laporan pandangan mata mayor Yonosewojo yang hadir dalam pertemuan di Desa Prambon. Sungkono menugaskan Surachmad untuk menyelesaikan persoalannya.

Penting mengutip butir pertimbangan dalam perintah Mayor Surachmad sebagai komandan Wehrkreisse (Zona Pertahanan) dikeluarkan pada 13 Februari 1949 pukul 10:00 pagi. ”Memerhatikan gerakan yang dipimpin Tan Malaka cs yang telah membahayakan perjuangan Republik Indonesia di bidang politik dan militer, baik di dalam maupun di luar negeri.” Patut diingat, TNI dan rakyat sedang menghadapi agresi umum Belanda yang mendesak ke wilayah Selatan Jawa Timur.

Perintah dasar ini lalu dilaksanakan berdasarkan hukum darurat perang untuk mengeksekusi Tan Malaka. Menurut penelitian Dr Poeze, Tan Malaka dieksekusi pada malam 21 Februari 1948 di desa Selopanggung (dekat desa Madjo), sebelah Tenggara Kediri oleh letnan dua Sukotjo.

Dalam konteks uraian historis ini, kalimat ”… Maka amat disayangkan TKR saat itu lalu membunuhnya
(!? SSg) di sebuah desa di Kediri…” amat tendensius.

Kombinasi diplomasi

Catatan kedua tentang kutipan, ”Tan Malaka konsekuen dengan sikapnya yang tidak memercayai politik kompromi (diplomasi) yang dijalankan Hatta dan Sjahrir yang hanya menguntungkan Belanda….”

Agaknya penulis mendukung sikap politik demikian tanpa meneliti lebih dulu pemikiran geopolitik Sutan Sjahrir maupun situasi kondisi yang mendorong Wapres/PM Moh Hatta setuju menghadiri Konferensi Meja Bundar di Den Haag (Agustus-November 1949).

Sebelum Sjahrir menjadi PM pertama RI (November 1945), ia menulis brosur Perjuangan Kita. Di dalamnya Sjahrir menekankan, (a) bentuk geografis RI sebagai negara kepulauan yang amat luas, tetapi Jawa dan Sumatera berdasar demografi dan sumber ekonomi merupakan wilayah jantung; (b) Indonesia berada dalam radius pengaruh Inggris dan Amerika Serikat.

Bung Sjahrir berunding dengan Belanda berdasarkan pandangan geopolitik yang realistik. Perjanjian Linggajati (diparaf November 1946, ditandatangani Maret 1947) mencantumkan Kerajaan Belanda mengakui eksistensi de facto RI di Pulau Jawa, Madura, dan Sumatera (Pasal I). Delegasi RI berhasil memasukkan kemungkinan ”Arbitrase” kalau dua belah pihak tidak mampu menyelesaikan perselisihan yang timbul (Pasal XVII).

Dua pasal itulah yang menyudutkan Belanda di panggung internasional, saat Belanda melancarkan Serangan Umum Juli 1947 dan melanggar Perjanjian Linggajati. Akibatnya, konflik RI-Belanda diagendakan di Dewan Keamanan PBB. Utusan khusus RI, Sutan Sjahrir, diberi kesempatan bicara di Sidang Dewan Keamanan PBB di Lake Success pada 14 Agustus 1947. Dan, dalil Belanda bahwa konflik RI-Belanda adalah ”masalah dalam negeri” melalui diplomasi Bung Sjahrir yang efektif berhasil dinetralisasi.

Memang dapat dikatakan, Moh Hatta sebagai Ketua Delegasi RI ke KMB di Den Haag seperti memberi konsesi terlalu besar: beban utang yang diwarisi, status quo tentang Irian Barat selama satu tahun. Namun, di sisi positifnya harus dicantumkan: Belanda mengakui eksistensi Indonesia Merdeka yang berdaulat yang meliputi wilayah eks Hindia Belanda. Dan, yang amat penting: utusan RI di Komisi Militer, Dokter Johanes Leimena dan Kol TB Simatupang, berhasil memperjuangkan TNI diakui sebagai satu-satunya organisasi militer dalam Republik Indonesia Serikat.

Dengan demikian, tiap masalah dengan Belanda adalah sengketa antardua negara berdaulat yang jika terpaksa, diselesaikan dengan cara militer. Itulah yang hampir terjadi secara terbuka tahun 1962. Ternyata, kombinasi diplomasi dan perjuangan akhirnya melahirkan Indonesia Merdeka.

Sabam Siagian

Redaktur Senior The Jakarta Post

——————————————————-

Tulisan Ketiga oleh Zulhasril Nasir, menanggapi tanggapan Sabam Siagian. Kompas 26 Juli 2008. DARURAT PERANG JENDERAL SUDIRMAN

Membaca artikel Sabam Siagian, Tentang Tan Malaka€ (Kompas, 12/7) yang menanggapi tulisan saya, Tan Malaka dan Kebangkitan Nasional (Kompas, 7/07), ada hal-hal yang ingin dikesankan mantan Dubes RI untuk Australia itu.

Pertama, politik diplomasi Syahrir seolah tak bermasalah bagi TNI dan pejuang sehingga kombinasi politik diplomasi dan pertahanan disimpulkan telah melahirkan Indonesia merdeka.

Kedua, negara memiliki legitimasi mengeksekusi Tan Malaka atas nama keadaan darurat perang guna ”memikul wibawa penuh Panglima Besar Letjen Sudirman.

Dwitunggal

Adam Malik dalam buku Mengabdi Republik menyatakan, dwitunggal tidak hanya satu pasang Soekarno-Hatta tetapi ada dua pasang lagi: Sjahrir-Amir Sjarifuddin dan Tan Malaka-Sudirman. Saya ulas pasangan ketiga, Tan Malaka-Sudirman.

Bagi Tan Malaka, proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 adalah harga mati. Kompromi para pemimpin politik menghadapi Belanda adalah naif dan melelahkan. Maka, Tan Malaka bersama 139 organisasi (Masyumi, PNI, Parindra, PSI, PKI, Front Rakyat, PSII, tentara, dan unsur laskar) menggelar Kongres Persatuan Perjuangan di Purwokerto, 4-5 Januari 1946. Sudirman hadir sebagai unsur tentara.

Setelah mempelajari gagasan Tan Malaka, kongres yang dilanjutkan di Solo, 15-16 Januari, dengan 141 organisasi mengesahkan rancangan Tan Malaka yang disebut Minimum Program€.

Program itu untuk mengatasi aneka masalah, seperti pertentangan antara pimpinan negara dan pemuda/rakyat, konflik antarpejuang, dan sikap Inggris yang mengakui kedaulatan Belanda di Indonesia. Sebutlah itu konsolidasi para pejuang. Kehadiran Sudirman dalam kongres itu adalah poin utama hubungan politik Tan Malaka-Sudirman. Tan Malaka mencatat ucapan Sudirman saat itu, ”Lebih baik kita di atom daripada merdeka kurang dari 100 persen.

Sudirman dikenal tegas, melindungi anak buah, dan tidak kenal kompromi. Ketidaksetujuannya pada diplomasi tergambar pada sikap tetap bergerilya daripada menyerah meski kesehatan Sudirman sakit parah. Sikap menyerah Soekarno dan Hatta kepada Belanda oleh sebagian orang dinilai cara taktis menghadapi diplomasi internasional. Namun, itulah yang membedakan kedua pasang pemimpin itu. Bagi Tan Malaka, kemerdekaan adalah 100 persen dan bagi Sudirman ”tentara tidak kenal menyerah€.

Bagi keduanya, tidak ada lagi penjajahan Belanda dengan segala siasatnya. Perundingan adalah siasat Belanda seperti terjadi dalam hasil Perjanjian Linggarjati dan Renville. Dan Belanda tetap menekan pemerintah dengan Agresi Militer I (13 Juli 1947) dan II (18 Desember 1948). Akibatnya, TNI harus hijrah dari satu tempat ke tempat lain, meninggalkan kantong pertahanan, yang amat menjengkelkan Sudirman.

Saat di pemerintahan pengungsian Yogyakarta muncul kemelut antarpemimpin, saat itu juga terjadi penangkapan terhadap kelompok Persatuan Perjuangan dan Barisan Banteng yang dilakukan Pesindo (kelompok Syahrir) pada 17 Maret dan 16 Mei 1946. Hubungan dwitunggal itu berlanjut saat Sudirman menugaskan Mayjen Sudarsono membebaskan tokoh-tokoh Persatuan Perjuangan dan Barisan Banteng: Tan Malaka, Adam Malik, Chairul Saleh, Muwardi, Abikusno, M Yamin, Sukarni, dan lainnya. Semua dibebaskan. Atas perintah lisan Sudirman, Mayjen Sudarsono menangkap Sutan Sjahrir dan dilepaskan 1 Juli 1946 karena campur tangan Soekarno.

Tuduhan kudeta lalu diarahkan ke kelompok Tan Malaka saat terjadi peristiwa 3 Juli 1946, di mana Mayjen Sudarsono mendatangi Soekarno-Hatta di Yogya, mendesak agar memecat Syahrir. Soekarno-Hatta menolak dan Amir Syarifuddin (Menteri Pertahanan) menangkap Tan Malaka/Persatuan Perjuangan termasuk Mayjen Sudarsono.

Meski tuduhan kudeta tidak terbukti di Mahkamah Agung Militer, dan Jenderal Sudirman ikut bersaksi. Tidak adanya pembelaan Sudirman kepada Tan Malaka dan kawan-kawan merupakan tanda tanya. Namun, ini tidak dapat ditafsirkan Sudirman meninggalkan teman-temannya. Kemungkinan, Sudirman tunduk kepada sumpah prajurit, patuh kepada Panglima Tertinggi APRI Soekarno dan pengaruh intelektual Hatta.

Tak sekeji itu

Saya tidak percaya uraian Sabam bahwa karena pengumuman Darurat PerangPanglima Besar Sudirman, maka Surachman dan Sukotjo mengeksekusi Tan Malaka (21 Februari 1949). Sudirman tidak sekeji itu. Juga tidak diyakini, Hatta bagian komplotan itu. Diyakini, yang terjadi adalah penafsiran berbeda di antara faksi-faksi tentara di lapangan. Juga penafsiran legalisme Sabam tentang kegiatan Tan Malaka yang menjadikan dirinya Pemimpin Revolusi Indonesia setelah Soekarno-Hatta ditangkap dan dibuang ke Sumatera. Dikesankan, Tan Malaka seolah mengesampingkan peran Pemerintahan Darurat RI (PDRI).

Saya tidak yakin semua pemimpin pejuang di lapangan tahu telah dibentuk PDRI begitu Soekarno-Hatta ditangkap. Adalah masuk akal jika inisiatif Tan Malaka mengambil alih pimpinan (jika Sabam benar) untuk menghindari kekosongan kekuasaan berdasar Testamen Politik Soekarno, Oktober 1945 (”…jika saya tiada berdaya lagi, saya akan menyerahkan pimpinan revolusi kepada seorang yang telah mahir dalam gerakan revolusioner, Tan Malaka….”), tindakan Tan Malaka sah menurut logika hukum.

Bung Sabam perlu tahu, TB Simatupang dan dr J Leimena sempat tergugah mengisi kekosongan kekuasaan itu karena tidak tahu bahwa sudah terbentuk PDRI di Sumatera. Komunikasi radio RI saat itu amat terbatas.

Catatan lain adalah pemerintahan Hatta tidak menunjukkan tanggung jawabnya jika benar itu sebuah eksekusi terhadap Tan Malaka. Tan Malaka bukan hewan, dia pemimpin dan pejuang mendahului Hatta dan Soekarno. Rezim bahkan sengaja menutupi kematian Tan Malaka. Ada yang menyebut Tan Malaka dibunuh di pinggir kali lalu dihanyutkan, dan sebagainya. Hingga kini, negara tampak tak ingin mengungkap temuan Harry Poeze tentang kuburan Tan Malaka di Selopanggung, Kediri. Jika negara tidak bertanggung jawab bukankah itu sebuah pembunuhan?

Setelah terjadi pembunuhan terhadap Tan Malaka, Hatta memberhentikan Sungkono sebagai Panglima Divisi Jawa Timur dan Surachmat sebagai Komandan Brigade karena kesembronoan mengatasi kelompok Tan Malaka. Agaknya, fakta ini pula yang mendorong Soekarno mengangkat Tan Malaka sebagai Pahlawan Nasional, 28 Maret 1963.

ZULHASRIL NASIR

Penulis Guru Besar UI

 

Kehadiran Nazi di Indonesia yang Terlupakan

Kehadiran Nazi di Indonesia yang Terlupakan

BERKECAMUKNYA Perang Dunia II Teater Asia-Pasifik, yang terjadi di Indonesia, diwarnai kehadiran pasukan Nazi Jerman. Aksi mereka dilakukan usai menyerahnya Belanda kepada Jepang di Kalijati, Subang, 8 Maret tahun 1942, atau 64 tahun silam. Namun, kehadiran Nazi Jerman ke Indonesia seakan terlupakan dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia.

Kehadiran pasukan Nazi Jerman di Indonesia, secara umum melalui aksi sejumlah kapal selam (u-boat/u-boote) di Samudra Hindia, Laut Jawa, Selat Sunda, Selat Malaka, pada kurun waktu tahun 1943-1945. Sebanyak 23 u-boat mondar-mandir di perairan Indonesia, Malaysia, dan Australia, dengan pangkalan bersama Jepang, di Jakarta, Sabang, dan Penang, yang diberangkatkan dari daerah pendudukan di Brest dan Bordeaux (Prancis) Januari-Juni 1943.

Beroperasinya sejumlah u-boat di kawasan Timur Jauh, merupakan perintah Fuehrer Adolf Hitler kepada Panglima Angkatan Laut Jerman (Kriegsmarine), Admiral Karl Doenitz. Tujuannya, membuka blokade lawan, juga membawa mesin presisi, mesin pesawat terbang, serta berbagai peralatan industri lainnya, yang dibutuhkan ”kawan sejawatnya”, Jepang yang sedang menduduki Indonesia dan Malaysia. Sepulangnya dari sana, berbagai kapal selam itu bertugas mengawal kapal yang membawa ”oleh-oleh” dari Indonesia dan Malaysia, hasil perkebunan berupa karet alam, kina, serat-seratan, dll., untuk keperluan industri perang Jerman di Eropa.

Pada awalnya, kapal selam Jerman yang ditugaskan ke Samudra Hindia dengan tujuan awal ke Penang berjumlah 15 buah, terdiri U-177, U-196, U-198, U-852, U-859, U-860, U-861, U-863, dan U-871 (semuanya dari Type IXD2), U-510, U-537, U-843 (Type IXC), U-1059 dan U-1062 (Type VIIF). Jumlahnya kemudian bertambah dengan kehadiran U-862 (Type IXD2), yang pindah pangkalan ke Jakarta.

Ini disusul U-195 (Type IXD1) dan U-219 (Type XB), yang mulai menggunakan Jakarta sebagai pangkalan pada Januari 1945. Sejak itu, berduyun-duyun kapal selam Jerman lainnya yang masih berpangkalan di Penang dan Sabang ikut pindah pangkalan ke Jakarta, sehingga Jepang kemudian memindahkan kapal selamnya ke Surabaya.

Adalah U-862 yang dikomandani Heinrich Timm, yang tercatat paling sukses beraksi di wilayah Indonesia. Berangkat dari Jakarta dan kemudian selamat pulang ke tempat asal, untuk menenggelamkan kapal Sekutu di Samudra Hindia, Laut Jawa, sampai Pantai Australia.

Nasib sial nyaris dialami U-862 saat bertugas di permukaan wilayah Samudra Hindia. Gara-gara melakukan manuver yang salah, kapal selam itu nyaris mengalami ”senjata makan tuan”, dari sebuah torpedo jenis homming akustik T5/G7 Zaunkving yang diluncurkannya. Untungnya, U-862 buru-buru menyelam secara darurat, sehingga torpedo itu kemudian meleset.

Usai Jerman menyerah kepada pasukan Sekutu, 6 Mei 1945, U-862 pindah pangkalan dari Jakarta ke Singapura. Pada Juli 1945, U-862 dihibahkan kepada AL Jepang, dan berganti kode menjadi I-502. Jepang kemudian menyerah kepada Sekutu, Agustus tahun yang sama. Riwayat U-862 berakhir 13 Februari 1946 karena dihancurkan pasukan Sekutu di Singapura. Para awak U-862 sendiri semuanya selamat dan kembali ke tanah air mereka beberapa tahun usai perang.

Dilindungi pribumi

Usai Jerman menyerah kepada Sekutu di Eropa pada 8 Mei 1945, berbagai kapal selam yang masih berfungsi, kemudian dihibahkan kepada AL Jepang untuk kemudian dipergunakan lagi, sampai akhirnya Jepang takluk pada 15 Agustus 1945 usai dibom nuklir oleh Amerika.

Setelah peristiwa itu, sejumlah tentara Jerman yang ada di Indonesia menjadi luntang-lantung tidak punya kerjaan. Orang-orang Jerman mengambil inisiatif agar dapat dikenali pejuang Indonesia dan tidak keliru disangka orang Belanda. Caranya, mereka membuat tanda atribut yang diambil dari seragamnya dengan menggunakan lambang Elang Negara Jerman pada bagian lengan baju mereka.

Para tentara Jerman yang tadinya berpangkalan di Jakarta dan Surabaya, pindah bermukim ke Perkebunan Cikopo, Kec. Megamendung, Kab. Bogor. Mereka semua kemudian menanggalkan seragam mereka dan hidup sebagai ”warga sipil” di sana.

Pengamat sejarah militer Jerman di Indonesia, Herwig Zahorka, mengisahkan, pada awal September 1945 sebuah Resimen Ghurka-Inggris di bawah komandan perwira asal Skotlandia datang ke Pulau Jawa. Mereka kaget menemukan tentara Jerman di Perkebunan Cikopo.

Sang komandan bertanya kepada Mayor Angkatan Laut Jerman, Burghagen yang menjadi kokolot di sana, untuk mencari tempat penampungan di Bogor.

Menggunakan 50 truk eks pasukan Jepang, orang-orang Jerman di Perkebunan Cikopo itu dipindahkan ke tempat penampungan di Bogor. Namun mereka harus kembali mengenakan seragam mereka, memegang senjata yang disediakan pasukan Inggris, untuk melindungi tempat penampungan yang semula ditempati orang-orang Belanda.

Saat itu, menurut dia, di tempat penampungan banyak orang Belanda yang mengeluh, karena mereka ”dijaga” oleh orang Jerman. ”Pada malam hari pertama menginap, langsung terjadi saling tembak namun tak ada korban. Ternyata, orang-orang Indonesia menyangka orang Jerman telah tertangkap oleh pasukan Sekutu, dan mereka berusaha membebaskan orang-orang Jerman itu,” kata Zahorka.

Setelah peristiwa itu, Inggris menyerahkan sekira 260 tentara Jerman kepada Belanda yang kemudian ditawan di Pulau Onrust, Kepulauan Seribu.

Tercatat pula, beberapa tentara Jerman melarikan diri dari Pulau Onrust, dengan berenang menyeberang ke pulau lain. Di antaranya, pilot pesawat angkatan laut bernama Werner dan sahabatnya Lvsche dari U-219.

Selama pelarian, mereka bergabung dengan pejuang kemerdekaan Indonesia di Pulau Jawa, bekerja sama melawan Belanda yang ingin kembali menjajah. Lvsche kemudian meninggal, konon akibat kecelakaan saat merakit pelontar api.

 

Mas Andit

 

Morotai Airbase 1944 (Maluku Islands)

                      General MacArthur Base 

Location
Morotai.

Construction
Single airstrip built by Americans on the coastline. It was the first airfield built on the island, construction began in mid September 1944. Also, Australians from NO. 14 Airfield Construction Squadron arrived September 18, 1944.

American Usage
Pilots remembered the base for its strong winds, which took their toll of aircraft that approached too slowly. Quickly, it was crammed with both American 5th and 13th Air Force fighters and bombers, and RAAF aircraft as it became the most forward base in the area.  It became one of the largest (RAAF) spitfire fighter bases in the world. At the later stage of the war, the Allied had more planes than they ! needed, so damaged ones were abandoned due to lack of repair facilities or motivation to repair them were abandoned at Morotai.

Japanese Air Raids Against Moratai
The Japanese made a total of 82 air raids against the strips at Moratai, from September 15, 1944 to February 1, 1945. reaching a peak in November 1944 with a raid every day. Tokyo radio dubbed Morotai “graveyard of the 13th Air Force”. In reality, most were nuance raids, but some had disastrous effects. November 22/23, 1944 – 9 Japanese planes destroyed 15 parked planes and damage 8.

Units Based at Wama
35th FG HQ (September 27, 1944 – ?
35th FG, 41st FS (P-47) from Owi Oct 17, 1944 – Jan 21, 45 to Mangaldan

Dena “Thumper” Huitt, 41st FS adds:
“We lost several planes by Japanese bombing raids at Morotai. There were only about two nights during November that we didn’t have a red alert. Lots of foxhole time! One night a bomb landed in a foxhole in the enlisted men’s are and killed four of our men.”

Richard Debaugh, 41st FS adds:
“We took off many times configured with three external fuel tanks, a 150 gallon tank under each  wing and a belly tank of 100 gallons.”

Robert Brewer, 41st FS adds:
“There were! times w hen we had 3 external tanks for a long mission when we used the bomber strip and used water injection to get airborne.”

Peter Flahavin adds:
“My Dad was stationed there in Aust Army signals from March to September 1945 and vividly remembers all the air activity. To amuse themselves they used to cut up fighter belly tanks and turn them into fishing boats or yachts of the Morotai Yacht club. The Japanese were 25 miles away on Halmahera so you had to watch the currents.”

Mitsubishi A6M5 Zero   Surrendered at the end of the war.

Today
The only aircraft now at Morotai is a wrecked Harvard at the airport (which is off limits to tourists).

Robert Dunn visited in 1997:
“I visited Moratai: Wama Strip and Pitue Strip. The locals showed us around we found a pile of Australian broken beer bottles next to Wama . The hot mix is still ok on Pitue.”

 

1965…….

“…in four months,
five times as many
people died in
Indonesia as in
Vietnam in
twelve years.”

– Bertrand Russell, 1966

The following article appeared in the Spartanburg, South Carolina Herald-Journal on May 19, 1990, then in the San Francisco Examiner on May 20, 1990, the Washington Post on May 21, 1990, and the Boston Globe on May 23, 1990. The version below is from the Examiner.

Ex-agents say CIA compiled death lists for Indonesians

After 25 years, Americans speak of their
role in exterminating Communist Party

by Kathy Kadane, States News Service, 1990
WASHINGTON — The U.S. government played a significant role in one of the worst massacres of the century by supplying the names of thousands of Communist Party leaders to the Indonesian army, which hunted down the leftists and killed them, former U.S. diplomats say.For the first time, U.S. officials acknowledge that in 1965 they systematically compiled comprehensive lists of Communist operatives, from top echelons down to village cadres. As many as 5,000 names were furnished to the Indonesian army, and the Americans later checked off the names of those who had been killed or captured, according to the U.S. officials.

The killings were part of a massive bloodletting that took an estimated 250,000 lives.

The purge of the Partai Komunis Indonesia (PKI) was part of a U.S. drive to ensure that Communists did not come to power in the largest country in Southeast Asia, where the United States was already fighting an undeclared war in Vietnam. Indonesia is the fifth most-populous country in the world.

Silent for a quarter-century, former senior U.S. diplomats and CIA officers described in lengthy interviews how they aided Indonesian President Suharto, then army leader, in his attack on the PKI.

“It really was a big help to the army,” said Robert J. Martens, a former member of the U.S. Embassy’s political section who is now a consultant to the State Department. “They probably killed a lot of people, and I probably have a lot of blood on my hands, but that’s not all bad. There’s a time when you have to strike hard at a decisive moment.”

White House and State Department spokesmen declined comment on the disclosures.

Although former deputy CIA station chief Joseph Lazarsky and former diplomat Edward Masters, who was Martens’ boss, said CIA agents contributed in drawing up the death lists, CIA spokesman Mark Mansfield said, “There is no substance to the allegation that the CIA was involved in the preparation and/or distribution of a list that was used to track down and kill PKI members. It is simply not true.”

Indonesian Embassy spokesman Makarim Wibisono said he had no personal knowledge of events described by former U.S. officials. “In terms of fighting the Communists, as far as I’m concerned, the Indonesian people fought by themselves to eradicate the Communists,” he said.

Martens, an experienced analyst of communist affairs, headed an embassy group of State Department and CIA officers that spent two years compiling the lists. He later delivered them to an army intermediary.

People named on the lists were captured in overwhelming numbers, Martens said, adding, “It’s a big part of the reason the PKI has never come back.”

The PKI was the third-largest Communist Party in the world, with an estimated 3 million members. Through affiliated organizations such as labor and youth groups it claimed the loyalties of another 17 million.

In 1966 the Washington Post published an estimate that 500,000 were killed in the purge and the brief civil war it triggered. In a 1968 report, the CIA estimated there had been 250,000 deaths, and called the carnage “one of the worst mass murders of the 20th century.”

U.S. Embassy approval

Approval for the release of the names came from the top U.S. Embassy officials, including former Ambassador Marshall Green, deputy chief of mission Jack Lydman and political section chief Edward Masters, the three acknowledged in interviews.Declassified embassy cables and State Department reports from early October 1965, before the names were turned over, show that U.S. officials knew Suharto had begun roundups of PKI cadres, and that the embassy had unconfirmed reports that firing squads were being formed to kill PKI prisoners.

Former CIA Director William Colby, in an interview, compared the embassy’s campaign to identify the PKI leadership to the CIA’s Phoenix Program in Vietnam. In 1965, Colby was the director of the CIA’s Far East division and was responsible for directing U.S. covert strategy in Asia.

“That’s what I set up in the Phoenix Program in Vietnam — that I’ve been kicked around for a lot,” he said. “That’s exactly what it was. It was an attempt to identify the structure” of the Communist Party.

Phoenix was a joint U.S.-South Vietnamese program set up by the CIA in December 1967 that aimed at neutralizing members of the National Liberation Front, the Vietcong political cadres. It was widely criticized for alleged human rights abuses.

“You shoot them”

“The idea of identifying the local apparatus was designed to — well, you go out and get them to surrender, or you capture or you shoot them,” Colby said of the Phoenix Program. “I mean, it was a war, and they were fighting. So it was really aimed at providing intelligence for operations rather than a big picture of the thing.”In 1962, when he took over as chief of the CIA’s Far East division, Colby said he discovered the United States did not have comprehensive lists of PKI activists. Not having the lists “could have been criticized as a gap in the intelligence system,” he said, adding they were useful for “operation planning” and provided a picture of how the party was organized. Without such lists, he said, “you’re fighting blind.”

Asked if the CIA had been responsible for sending Martens, a foreign service officer, to Jakarta in 1963 to compile the lists, Colby said, “Maybe, I don’t know. Maybe we did it. I’ve forgotten.”

The lists were a detailed who’s-who of the leadership of the party of 3 million members, Martens said. They included names of provincial, city and other local PKI committee members, and leaders of the “mass organizations,” such as the PKI national labor federation, women’s and youth groups.

Better information

“I know we had a lot more information” about the PKI “than the Indonesians themselves,” Green said. Martens “told me on a number of occasions that … the government did not have very good information on the Communist setup, and he gave me the impression that this information was superior to anything they had.”Masters, the embassy’s political section chief, said he believed the army had lists of its own, but they were not as comprehensive as the American lists. He said he could not remember whether the decision to release the names had been cleared with Washington.

The lists were turned over piecemeal, Martens said, beginning at the top of the communist organization. Martens supplied thousands of names to an Indonesian emissary over a number of months, he said. The emissary was an aide to Adam Malik, an Indonesian minister who was an ally of Suharto in the attack on the Communists.

Interviewed in Jakarta, the aide, Tirta Kentjana (“Kim”) Adhyatman, confirmed he had met with Martens and received lists of thousands of names, which he in turn gave to Malik. Malik passed them on to Suharto’s headquarters, he said.

“Shooting list”

Embassy officials carefully recorded the subsequent destruction of the PKI organization. Using Martens’ lists as a guide, they checked off names of captured and assassinated PKI leaders, tracking the steady dismantling of the party apparatus, former U.S. officials said.Information about who had been captured and killed came from Suharto’s headquarters, according to Joseph Lazarsky, deputy CIA station chief in Jakarta in 1965. Suharto’s Jakarta headquarters was the central collection point for military reports from around the country detailing the capture and killing of PKI leaders, Lazarsky said.

“We were getting a good account in Jakarta of who was being picked up,” Lazarsky said. “The army had a ‘shooting list’ of about 4,000 or 5,000 people.”

Detention centers were set up to hold those who were not killed immediately.

“They didn’t have enough goon squads to zap them all, and some individuals were valuable for interrogation,” Lazarsky said. “The infrastructure was zapped almost immediately. We knew what they were doing. We knew they would keep a few and save them for the kangaroo courts, but Suharto and his advisers said, if you keep them alive, you have to feed them.”

Masters, the chief of the political section, said, “We had these lists” constructed by Martens, “and we were using them to check off what was happening to the party, what the effect” of the killings “was on it.”

Lazarsky said the checkoff work was also carried out at the CIA’s intelligence directorate in Washington.

Leadership destroyed

By the end of January 1966, Lazarsky said, the checked-off names were so numerous the CIA analysts in Washington concluded the PKI leadership had been destroyed.”No one cared, as long as they were Communists, that they were being butchered,” said Howard Federspiel, who in 1965 was the Indonesia expert at the State Department’s Bureau of Intelligence and Research. “No one was getting very worked up about it.”

Asked about the checkoffs, Colby said, “We came to the conclusion that with the sort of Draconian way it was carried out, it really set them” — the communists — “back for years.”

Asked if he meant the checkoffs were proof that the PKI leadership had been caught or killed, he said, “Yeah, yeah, that’s right, … the leading elements, yeah.”

---

More from Kathy Kadane…

A Letter to the Editor, New York Review of Books, April 10, 1997To the Editors:

I very much admired Ms. Laber’s piece on Indonesian politics and the origins of the Soeharto regime. In connection with her assertion that little is known about a CIA (or US) role in the 1965 coup and the army massacre that followed, I would like to make your readers aware of a compelling body of evidence about this that is publicly available, but the public access to it is little known.

It consists of a series of on-the-record, taped interviews with the men who headed the US embassy in Jakarta or were at high levels in Washington agencies in 1965. I published a news story based on the interviews in The Washington Post (“U.S. Officials’ Lists Aided Indonesian Bloodbath in ’60s,” May 21, 1990), and have since transferred the tapes, my notes, and a small collection of documents, including a few declassified cables on which the story was based, to the National Security Archive in Washington, D.C. The Archive is a nongovernmental research institute and library, located at the George Washington University.

The former officials interviewed included Ambassador Marshall Green, Deputy Chief of Mission Jack Lydman, Political Counsellor (later Ambassador) Edward E. Masters, Robert Martens (an analyst of the Indonesian left working under Masters’ supervision), and (then) director of the Central Intelligence Agency’s Far East division, William Colby.

The tapes, along with notes of conversations, show that the United States furnished critical intelligence — the names of thousands of leftist activists, both Communist and non-Communist — to the Indonesian Army that were then used in the bloody manhunt.

There were other details that illustrate the depth of US involvement and culpability in the killings which I learned from former top-level embassy officials, but have not previously published. For example, the US provided key logistical equipment, hastily shipped in at the last minute as Soeharto weighed the risky decision to attack. Jeeps were supplied by the Pentagon to speed troops over Indonesia’s notoriously bad roads, along with “dozens and dozens” of field radios that the Army lacked. As Ms. Laber noted, the US (namely, the Pentagon) also supplied “arms.” Cables show these were small arms, used for killing at close range.

The supply of radios is perhaps the most telling detail. They served not only as field communications but also became an element of a broad, US intelligence-gathering operation constructed as the manhunt went forward. According to a former embassy official, the Central Intelligence Agency hastily provided the radios — state-of-the-art Collins KWM-2s, high-frequency single-sideband transceivers, the highest-powered mobile unit available at that time to the civilian and commercial market. The radios, stored at Clark Field in the Philippines, were secretly flown by the US Air Force into Indonesia. They were then distributed directly to Soeharto’s headquarters — called by its acronym KOSTRAD — by Pentagon representatives. The radios plugged a major hole in Army communications: at that critical moment, there were no means for troops on Java and the out-islands to talk directly with Jakarta.

While the embassy told reporters the US had no information about the operation, the opposite was true. There were at least two direct sources of information. During the weeks in which the American lists were being turned over to the Army, embassy officials met secretly with men from Soeharto’s intelligence unit at regular intervals concerning who had been arrested or killed. In addition, the US more generally had information from its systematic monitoring of Army radios. According to a former US official, the US listened in to the broadcasts on the US-supplied radios for weeks as the manhunt went forward, overhearing, among other things, commands from Soeharto’s intelligence unit to kill particular persons at given locations.

The method by which the intercepts were accomplished was also described. The mobile radios transmitted to a large, portable antenna in front of KOSTRAD (also hastily supplied by the US — I was told it was flown in in a C-130 aircraft). The CIA made sure the frequencies the Army would use were known in advance to the National Security Agency. NSA intercepted the broadcasts at a site in Southeast Asia, where its analysts subsequently translated them. The intercepts were then sent on to Washington, where analysts merged them with reports from the embassy. The combined reporting, intercepts plus “human” intelligence, was the primary basis for Washington’s assessment of the effectiveness of the manhunt as it destroyed the organizations of the left, including, inter alia, the Indonesian Communist Party, the PKI.

A word about the relative importance of the American lists. It appears the CIA had some access prior to 1965 to intelligence files on the PKI housed at the G-2 section of the Indonesian Army, then headed by Major-General S. Parman. CIA officials had been dealing with Parman about intelligence concerning the PKI, among other matters, in the years prior to the coup, according to a former US official who was involved (Parman was killed in the coup). The former official, whose account was corroborated by others whom I interviewed, said that the Indonesian lists, or files, were considered inadequate by US analysts because they identified PKI officials at the “national” level, but failed to identify thousands who ran the party at the regional and municipal levels, or who were secret operatives, or had some other standing, such as financier.

When asked about the possible reason for this apparent inadequacy, former US Ambassador Marshall Green, in a December 1989 interview, characterized his understanding this way:

I know that we had a lot more information than the Indonesians themselves…. For one thing, it would have been rather dangerous [for the Indonesian military to construct such a list] because the Communist Party was so pervasive and [the intelligence gatherers] would be fingered…because of the people up the line [the higher-ups, some of whom sympathized with the PKI]. In the [Indonesian] Air Force, it would have been lethal to do that. And probably that would be true for the police, the Marines, the Navy — in the Army, it depended. My guess is that once this thing broke, the Army was desperate for information as to who was who [in the PKI].

By the end of January 1966, US intelligence assessments comparing the American lists with the reports of those arrested or killed showed the Army had destroyed the PKI. The general attitude was one of great relief: “Nobody cared” about the butchery and mass arrests because the victims were Communists, one Washington official told me.

                    — Kathy Kadane