Kehadiran Nazi di Indonesia yang Terlupakan

BERKECAMUKNYA Perang Dunia II Teater Asia-Pasifik, yang terjadi di Indonesia, diwarnai kehadiran pasukan Nazi Jerman. Aksi mereka dilakukan usai menyerahnya Belanda kepada Jepang di Kalijati, Subang, 8 Maret tahun 1942, atau 64 tahun silam. Namun, kehadiran Nazi Jerman ke Indonesia seakan terlupakan dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia.

Kehadiran pasukan Nazi Jerman di Indonesia, secara umum melalui aksi sejumlah kapal selam (u-boat/u-boote) di Samudra Hindia, Laut Jawa, Selat Sunda, Selat Malaka, pada kurun waktu tahun 1943-1945. Sebanyak 23 u-boat mondar-mandir di perairan Indonesia, Malaysia, dan Australia, dengan pangkalan bersama Jepang, di Jakarta, Sabang, dan Penang, yang diberangkatkan dari daerah pendudukan di Brest dan Bordeaux (Prancis) Januari-Juni 1943.

Beroperasinya sejumlah u-boat di kawasan Timur Jauh, merupakan perintah Fuehrer Adolf Hitler kepada Panglima Angkatan Laut Jerman (Kriegsmarine), Admiral Karl Doenitz. Tujuannya, membuka blokade lawan, juga membawa mesin presisi, mesin pesawat terbang, serta berbagai peralatan industri lainnya, yang dibutuhkan ”kawan sejawatnya”, Jepang yang sedang menduduki Indonesia dan Malaysia. Sepulangnya dari sana, berbagai kapal selam itu bertugas mengawal kapal yang membawa ”oleh-oleh” dari Indonesia dan Malaysia, hasil perkebunan berupa karet alam, kina, serat-seratan, dll., untuk keperluan industri perang Jerman di Eropa.

Pada awalnya, kapal selam Jerman yang ditugaskan ke Samudra Hindia dengan tujuan awal ke Penang berjumlah 15 buah, terdiri U-177, U-196, U-198, U-852, U-859, U-860, U-861, U-863, dan U-871 (semuanya dari Type IXD2), U-510, U-537, U-843 (Type IXC), U-1059 dan U-1062 (Type VIIF). Jumlahnya kemudian bertambah dengan kehadiran U-862 (Type IXD2), yang pindah pangkalan ke Jakarta.

Ini disusul U-195 (Type IXD1) dan U-219 (Type XB), yang mulai menggunakan Jakarta sebagai pangkalan pada Januari 1945. Sejak itu, berduyun-duyun kapal selam Jerman lainnya yang masih berpangkalan di Penang dan Sabang ikut pindah pangkalan ke Jakarta, sehingga Jepang kemudian memindahkan kapal selamnya ke Surabaya.

Adalah U-862 yang dikomandani Heinrich Timm, yang tercatat paling sukses beraksi di wilayah Indonesia. Berangkat dari Jakarta dan kemudian selamat pulang ke tempat asal, untuk menenggelamkan kapal Sekutu di Samudra Hindia, Laut Jawa, sampai Pantai Australia.

Nasib sial nyaris dialami U-862 saat bertugas di permukaan wilayah Samudra Hindia. Gara-gara melakukan manuver yang salah, kapal selam itu nyaris mengalami ”senjata makan tuan”, dari sebuah torpedo jenis homming akustik T5/G7 Zaunkving yang diluncurkannya. Untungnya, U-862 buru-buru menyelam secara darurat, sehingga torpedo itu kemudian meleset.

Usai Jerman menyerah kepada pasukan Sekutu, 6 Mei 1945, U-862 pindah pangkalan dari Jakarta ke Singapura. Pada Juli 1945, U-862 dihibahkan kepada AL Jepang, dan berganti kode menjadi I-502. Jepang kemudian menyerah kepada Sekutu, Agustus tahun yang sama. Riwayat U-862 berakhir 13 Februari 1946 karena dihancurkan pasukan Sekutu di Singapura. Para awak U-862 sendiri semuanya selamat dan kembali ke tanah air mereka beberapa tahun usai perang.

Dilindungi pribumi

Usai Jerman menyerah kepada Sekutu di Eropa pada 8 Mei 1945, berbagai kapal selam yang masih berfungsi, kemudian dihibahkan kepada AL Jepang untuk kemudian dipergunakan lagi, sampai akhirnya Jepang takluk pada 15 Agustus 1945 usai dibom nuklir oleh Amerika.

Setelah peristiwa itu, sejumlah tentara Jerman yang ada di Indonesia menjadi luntang-lantung tidak punya kerjaan. Orang-orang Jerman mengambil inisiatif agar dapat dikenali pejuang Indonesia dan tidak keliru disangka orang Belanda. Caranya, mereka membuat tanda atribut yang diambil dari seragamnya dengan menggunakan lambang Elang Negara Jerman pada bagian lengan baju mereka.

Para tentara Jerman yang tadinya berpangkalan di Jakarta dan Surabaya, pindah bermukim ke Perkebunan Cikopo, Kec. Megamendung, Kab. Bogor. Mereka semua kemudian menanggalkan seragam mereka dan hidup sebagai ”warga sipil” di sana.

Pengamat sejarah militer Jerman di Indonesia, Herwig Zahorka, mengisahkan, pada awal September 1945 sebuah Resimen Ghurka-Inggris di bawah komandan perwira asal Skotlandia datang ke Pulau Jawa. Mereka kaget menemukan tentara Jerman di Perkebunan Cikopo.

Sang komandan bertanya kepada Mayor Angkatan Laut Jerman, Burghagen yang menjadi kokolot di sana, untuk mencari tempat penampungan di Bogor.

Menggunakan 50 truk eks pasukan Jepang, orang-orang Jerman di Perkebunan Cikopo itu dipindahkan ke tempat penampungan di Bogor. Namun mereka harus kembali mengenakan seragam mereka, memegang senjata yang disediakan pasukan Inggris, untuk melindungi tempat penampungan yang semula ditempati orang-orang Belanda.

Saat itu, menurut dia, di tempat penampungan banyak orang Belanda yang mengeluh, karena mereka ”dijaga” oleh orang Jerman. ”Pada malam hari pertama menginap, langsung terjadi saling tembak namun tak ada korban. Ternyata, orang-orang Indonesia menyangka orang Jerman telah tertangkap oleh pasukan Sekutu, dan mereka berusaha membebaskan orang-orang Jerman itu,” kata Zahorka.

Setelah peristiwa itu, Inggris menyerahkan sekira 260 tentara Jerman kepada Belanda yang kemudian ditawan di Pulau Onrust, Kepulauan Seribu.

Tercatat pula, beberapa tentara Jerman melarikan diri dari Pulau Onrust, dengan berenang menyeberang ke pulau lain. Di antaranya, pilot pesawat angkatan laut bernama Werner dan sahabatnya Lvsche dari U-219.

Selama pelarian, mereka bergabung dengan pejuang kemerdekaan Indonesia di Pulau Jawa, bekerja sama melawan Belanda yang ingin kembali menjajah. Lvsche kemudian meninggal, konon akibat kecelakaan saat merakit pelontar api.

House For Sale

Address : Jl. Pisok XXII EB 24 No. 3 Bintaro Sec. 5 Tangerang (nice view, near playground park)

Dimension : LT 96m2/LB 64m2

Details : 2 bedrooms, 2 bathrooms, service area, 1×1.5 fishpond backyard

Negotiable price : IDR 450,000,000

Interested ? call 08159644744 email to anggi.z.wisaksono@gmail.com

IndoSpurs, close season 2007/2008……

“…in four months,
five times as many
people died in
Indonesia as in
Vietnam in
twelve years.”

– Bertrand Russell, 1966

The following article appeared in the Spartanburg, South Carolina Herald-Journal on May 19, 1990, then in the San Francisco Examiner on May 20, 1990, the Washington Post on May 21, 1990, and the Boston Globe on May 23, 1990. The version below is from the Examiner.

Ex-agents say CIA compiled death lists for Indonesians

After 25 years, Americans speak of their
role in exterminating Communist Party

by Kathy Kadane, States News Service, 1990
WASHINGTON — The U.S. government played a significant role in one of the worst massacres of the century by supplying the names of thousands of Communist Party leaders to the Indonesian army, which hunted down the leftists and killed them, former U.S. diplomats say.For the first time, U.S. officials acknowledge that in 1965 they systematically compiled comprehensive lists of Communist operatives, from top echelons down to village cadres. As many as 5,000 names were furnished to the Indonesian army, and the Americans later checked off the names of those who had been killed or captured, according to the U.S. officials.

The killings were part of a massive bloodletting that took an estimated 250,000 lives.

The purge of the Partai Komunis Indonesia (PKI) was part of a U.S. drive to ensure that Communists did not come to power in the largest country in Southeast Asia, where the United States was already fighting an undeclared war in Vietnam. Indonesia is the fifth most-populous country in the world.

Silent for a quarter-century, former senior U.S. diplomats and CIA officers described in lengthy interviews how they aided Indonesian President Suharto, then army leader, in his attack on the PKI.

“It really was a big help to the army,” said Robert J. Martens, a former member of the U.S. Embassy’s political section who is now a consultant to the State Department. “They probably killed a lot of people, and I probably have a lot of blood on my hands, but that’s not all bad. There’s a time when you have to strike hard at a decisive moment.”

White House and State Department spokesmen declined comment on the disclosures.

Although former deputy CIA station chief Joseph Lazarsky and former diplomat Edward Masters, who was Martens’ boss, said CIA agents contributed in drawing up the death lists, CIA spokesman Mark Mansfield said, “There is no substance to the allegation that the CIA was involved in the preparation and/or distribution of a list that was used to track down and kill PKI members. It is simply not true.”

Indonesian Embassy spokesman Makarim Wibisono said he had no personal knowledge of events described by former U.S. officials. “In terms of fighting the Communists, as far as I’m concerned, the Indonesian people fought by themselves to eradicate the Communists,” he said.

Martens, an experienced analyst of communist affairs, headed an embassy group of State Department and CIA officers that spent two years compiling the lists. He later delivered them to an army intermediary.

People named on the lists were captured in overwhelming numbers, Martens said, adding, “It’s a big part of the reason the PKI has never come back.”

The PKI was the third-largest Communist Party in the world, with an estimated 3 million members. Through affiliated organizations such as labor and youth groups it claimed the loyalties of another 17 million.

In 1966 the Washington Post published an estimate that 500,000 were killed in the purge and the brief civil war it triggered. In a 1968 report, the CIA estimated there had been 250,000 deaths, and called the carnage “one of the worst mass murders of the 20th century.”

U.S. Embassy approval

Approval for the release of the names came from the top U.S. Embassy officials, including former Ambassador Marshall Green, deputy chief of mission Jack Lydman and political section chief Edward Masters, the three acknowledged in interviews.Declassified embassy cables and State Department reports from early October 1965, before the names were turned over, show that U.S. officials knew Suharto had begun roundups of PKI cadres, and that the embassy had unconfirmed reports that firing squads were being formed to kill PKI prisoners.

Former CIA Director William Colby, in an interview, compared the embassy’s campaign to identify the PKI leadership to the CIA’s Phoenix Program in Vietnam. In 1965, Colby was the director of the CIA’s Far East division and was responsible for directing U.S. covert strategy in Asia.

“That’s what I set up in the Phoenix Program in Vietnam — that I’ve been kicked around for a lot,” he said. “That’s exactly what it was. It was an attempt to identify the structure” of the Communist Party.

Phoenix was a joint U.S.-South Vietnamese program set up by the CIA in December 1967 that aimed at neutralizing members of the National Liberation Front, the Vietcong political cadres. It was widely criticized for alleged human rights abuses.

“You shoot them”

“The idea of identifying the local apparatus was designed to — well, you go out and get them to surrender, or you capture or you shoot them,” Colby said of the Phoenix Program. “I mean, it was a war, and they were fighting. So it was really aimed at providing intelligence for operations rather than a big picture of the thing.”In 1962, when he took over as chief of the CIA’s Far East division, Colby said he discovered the United States did not have comprehensive lists of PKI activists. Not having the lists “could have been criticized as a gap in the intelligence system,” he said, adding they were useful for “operation planning” and provided a picture of how the party was organized. Without such lists, he said, “you’re fighting blind.”

Asked if the CIA had been responsible for sending Martens, a foreign service officer, to Jakarta in 1963 to compile the lists, Colby said, “Maybe, I don’t know. Maybe we did it. I’ve forgotten.”

The lists were a detailed who’s-who of the leadership of the party of 3 million members, Martens said. They included names of provincial, city and other local PKI committee members, and leaders of the “mass organizations,” such as the PKI national labor federation, women’s and youth groups.

Better information

“I know we had a lot more information” about the PKI “than the Indonesians themselves,” Green said. Martens “told me on a number of occasions that … the government did not have very good information on the Communist setup, and he gave me the impression that this information was superior to anything they had.”Masters, the embassy’s political section chief, said he believed the army had lists of its own, but they were not as comprehensive as the American lists. He said he could not remember whether the decision to release the names had been cleared with Washington.

The lists were turned over piecemeal, Martens said, beginning at the top of the communist organization. Martens supplied thousands of names to an Indonesian emissary over a number of months, he said. The emissary was an aide to Adam Malik, an Indonesian minister who was an ally of Suharto in the attack on the Communists.

Interviewed in Jakarta, the aide, Tirta Kentjana (”Kim”) Adhyatman, confirmed he had met with Martens and received lists of thousands of names, which he in turn gave to Malik. Malik passed them on to Suharto’s headquarters, he said.

“Shooting list”

Embassy officials carefully recorded the subsequent destruction of the PKI organization. Using Martens’ lists as a guide, they checked off names of captured and assassinated PKI leaders, tracking the steady dismantling of the party apparatus, former U.S. officials said.Information about who had been captured and killed came from Suharto’s headquarters, according to Joseph Lazarsky, deputy CIA station chief in Jakarta in 1965. Suharto’s Jakarta headquarters was the central collection point for military reports from around the country detailing the capture and killing of PKI leaders, Lazarsky said.

“We were getting a good account in Jakarta of who was being picked up,” Lazarsky said. “The army had a ’shooting list’ of about 4,000 or 5,000 people.”

Detention centers were set up to hold those who were not killed immediately.

“They didn’t have enough goon squads to zap them all, and some individuals were valuable for interrogation,” Lazarsky said. “The infrastructure was zapped almost immediately. We knew what they were doing. We knew they would keep a few and save them for the kangaroo courts, but Suharto and his advisers said, if you keep them alive, you have to feed them.”

Masters, the chief of the political section, said, “We had these lists” constructed by Martens, “and we were using them to check off what was happening to the party, what the effect” of the killings “was on it.”

Lazarsky said the checkoff work was also carried out at the CIA’s intelligence directorate in Washington.

Leadership destroyed

By the end of January 1966, Lazarsky said, the checked-off names were so numerous the CIA analysts in Washington concluded the PKI leadership had been destroyed.”No one cared, as long as they were Communists, that they were being butchered,” said Howard Federspiel, who in 1965 was the Indonesia expert at the State Department’s Bureau of Intelligence and Research. “No one was getting very worked up about it.”

Asked about the checkoffs, Colby said, “We came to the conclusion that with the sort of Draconian way it was carried out, it really set them” — the communists — “back for years.”

Asked if he meant the checkoffs were proof that the PKI leadership had been caught or killed, he said, “Yeah, yeah, that’s right, … the leading elements, yeah.”

More from Kathy Kadane…

A Letter to the Editor, New York Review of Books, April 10, 1997To the Editors:

I very much admired Ms. Laber’s piece on Indonesian politics and the origins of the Soeharto regime. In connection with her assertion that little is known about a CIA (or US) role in the 1965 coup and the army massacre that followed, I would like to make your readers aware of a compelling body of evidence about this that is publicly available, but the public access to it is little known.

It consists of a series of on-the-record, taped interviews with the men who headed the US embassy in Jakarta or were at high levels in Washington agencies in 1965. I published a news story based on the interviews in The Washington Post (”U.S. Officials’ Lists Aided Indonesian Bloodbath in ’60s,” May 21, 1990), and have since transferred the tapes, my notes, and a small collection of documents, including a few declassified cables on which the story was based, to the National Security Archive in Washington, D.C. The Archive is a nongovernmental research institute and library, located at the George Washington University.

The former officials interviewed included Ambassador Marshall Green, Deputy Chief of Mission Jack Lydman, Political Counsellor (later Ambassador) Edward E. Masters, Robert Martens (an analyst of the Indonesian left working under Masters’ supervision), and (then) director of the Central Intelligence Agency’s Far East division, William Colby.

The tapes, along with notes of conversations, show that the United States furnished critical intelligence — the names of thousands of leftist activists, both Communist and non-Communist — to the Indonesian Army that were then used in the bloody manhunt.

There were other details that illustrate the depth of US involvement and culpability in the killings which I learned from former top-level embassy officials, but have not previously published. For example, the US provided key logistical equipment, hastily shipped in at the last minute as Soeharto weighed the risky decision to attack. Jeeps were supplied by the Pentagon to speed troops over Indonesia’s notoriously bad roads, along with “dozens and dozens” of field radios that the Army lacked. As Ms. Laber noted, the US (namely, the Pentagon) also supplied “arms.” Cables show these were small arms, used for killing at close range.

The supply of radios is perhaps the most telling detail. They served not only as field communications but also became an element of a broad, US intelligence-gathering operation constructed as the manhunt went forward. According to a former embassy official, the Central Intelligence Agency hastily provided the radios — state-of-the-art Collins KWM-2s, high-frequency single-sideband transceivers, the highest-powered mobile unit available at that time to the civilian and commercial market. The radios, stored at Clark Field in the Philippines, were secretly flown by the US Air Force into Indonesia. They were then distributed directly to Soeharto’s headquarters — called by its acronym KOSTRAD — by Pentagon representatives. The radios plugged a major hole in Army communications: at that critical moment, there were no means for troops on Java and the out-islands to talk directly with Jakarta.

While the embassy told reporters the US had no information about the operation, the opposite was true. There were at least two direct sources of information. During the weeks in which the American lists were being turned over to the Army, embassy officials met secretly with men from Soeharto’s intelligence unit at regular intervals concerning who had been arrested or killed. In addition, the US more generally had information from its systematic monitoring of Army radios. According to a former US official, the US listened in to the broadcasts on the US-supplied radios for weeks as the manhunt went forward, overhearing, among other things, commands from Soeharto’s intelligence unit to kill particular persons at given locations.

The method by which the intercepts were accomplished was also described. The mobile radios transmitted to a large, portable antenna in front of KOSTRAD (also hastily supplied by the US — I was told it was flown in in a C-130 aircraft). The CIA made sure the frequencies the Army would use were known in advance to the National Security Agency. NSA intercepted the broadcasts at a site in Southeast Asia, where its analysts subsequently translated them. The intercepts were then sent on to Washington, where analysts merged them with reports from the embassy. The combined reporting, intercepts plus “human” intelligence, was the primary basis for Washington’s assessment of the effectiveness of the manhunt as it destroyed the organizations of the left, including, inter alia, the Indonesian Communist Party, the PKI.

A word about the relative importance of the American lists. It appears the CIA had some access prior to 1965 to intelligence files on the PKI housed at the G-2 section of the Indonesian Army, then headed by Major-General S. Parman. CIA officials had been dealing with Parman about intelligence concerning the PKI, among other matters, in the years prior to the coup, according to a former US official who was involved (Parman was killed in the coup). The former official, whose account was corroborated by others whom I interviewed, said that the Indonesian lists, or files, were considered inadequate by US analysts because they identified PKI officials at the “national” level, but failed to identify thousands who ran the party at the regional and municipal levels, or who were secret operatives, or had some other standing, such as financier.

When asked about the possible reason for this apparent inadequacy, former US Ambassador Marshall Green, in a December 1989 interview, characterized his understanding this way:

I know that we had a lot more information than the Indonesians themselves…. For one thing, it would have been rather dangerous [for the Indonesian military to construct such a list] because the Communist Party was so pervasive and [the intelligence gatherers] would be fingered…because of the people up the line [the higher-ups, some of whom sympathized with the PKI]. In the [Indonesian] Air Force, it would have been lethal to do that. And probably that would be true for the police, the Marines, the Navy — in the Army, it depended. My guess is that once this thing broke, the Army was desperate for information as to who was who [in the PKI].

By the end of January 1966, US intelligence assessments comparing the American lists with the reports of those arrested or killed showed the Army had destroyed the PKI. The general attitude was one of great relief: “Nobody cared” about the butchery and mass arrests because the victims were Communists, one Washington official told me.

                    — Kathy Kadane

Dikutip dari wikipedia dan berbagai sumber : 

Sementara Perjanjian Linggarjati sedang berlangsung, di daerah-daerah di luar Jawa dan Sumatera, tetap terjadi perlawanan sengit dari rakyat setempat. Walaupun banyak pemimpin mereka ditangkap, dibuang dan bahkan dibunuh, perlawanan rakyat di Sulawesi Selatan tidak kunjung padam. Hampir setiap malam terjadi serangan dan penembakan terhadap pos-pos pertahanan tentara Belanda. Para pejabat Belanda sudah sangat kewalahan, karena tentara KNIL yang sejak bulan Juli menggantikan tentara Australia, tidak sanggup mengatasi gencarnya serangan-serangan pendukung Republik. Mereka menyampaikan kepada pimpinan militer Belanda di Jakarta, bahwa apabila perlawanan bersenjata pendukung Republik tidak dapat diatasi, mereka harus melepaskan Sulawesi Selatan.

Maka pada 9 November 1946, Letnan Jenderal Spoor dan Kepala Stafnya, Mayor Jenderal Buurman van Vreeden memanggil seluruh pimpinan pemerintahan Belanda di Sulawesi Selatan ke markas besar tentara di Batavia. Diputuskan untuk mengirim pasukan khusus dari DST pimpinan Westerling untuk menghancurkan kekuatan bersenjata Republik serta mematahkan semangat rakyat yang mendukung Republik Indonesia. Westerling diberi kekuasaan penuh untuk melaksanakan tugasnya dan mengambil langkah-langkah yang dipandang perlu.

Pada 15 November 1946, Letnan I Vermeulen memimpin rombongan yang terdiri dari 20 orang pasukan dari Depot Pasukan Khusus (DST) menuju Makassar. Sebelumnya, NEFIS telah mendirikan markasnya di Makassar. Pasukan khusus tersebut diperbantukan ke garnisun pasukan KNIL yang telah terbentuk sejak Oktober 1945. Anggota DST segera memulai tugas intelnya untuk melacak keberadaan pimpinan perjuangan Republik serta para pendukung mereka.

Westerling sendiri baru tiba di Makassar pada 5 Desember 1946, memimpin 120 orang Pasukan Khusus dari DST. Dia mendirikan markasnya di desa Matoangin. Di sini dia menyusun strategi untuk Counter Insurgency (penumpasan pemberontakan) dengan caranya sendiri, dan tidak berpegang pada Voorschrift voor de uitoefening van de Politiek-Politionele Taak van het Leger - VPTL (Pedoman Pelaksanaan bagi Tentara untuk Tugas di bidang Politik dan Polisional), di mana telah ada ketentuan mengenai tugas intelijen serta perlakuan terhadap penduduk dan tahanan. Suatu buku pedoman resmi untuk Counter Insurgency.

[sunting] Operasi militer

[sunting] Tahap pertama
Aksi pertama operasi Pasukan Khusus DST dimulai pada malam tanggal 11 menjelang 12 Desember. Sasarannya adalah desa Batua serta beberapa desa kecil di sebelah timur Makassar dan Westerling sendiri yang memimpin operasi itu. Pasukan pertama berkekuatan 58 orang dipimpin oleh Sersan Mayor H. Dolkens menyerbu desa Borong dan pasukan kedua dipimpin oleh Sersan Mayor Instruktur J. Wolff beroperasi di desa Batua dan Patunorang. Westerling sendiri bersama Sersan Mayor Instruktur W. Uittenbogaard dibantu oleh dua ordonan, satu operator radio serta 10 orang staf menunggu di desa Batua.

Pada fase pertama, pukul 4 pagi wilayah itu dikepung dan seiring dengan sinyal lampu pukul 5.45 dimulai penggeledahan di rumah-rumah penduduk. Semua rakyat digiring ke desa Batua. Pada fase ini, 9 orang yang berusaha melarikan diri langsung ditembak mati. Setelah berjalan kaki beberapa kilometer, sekitar pukul 8.45 seluruh rakyat dari desa-desa yang digeledah telah terkumpul di desa Batua. Tidak diketahui berapa jumlahnya secara tepat. Westerling melaporkan bahwa jumlahnya antara 3.000 sampai 4.000 orang yang kemudian perempuan dan anak-anak dipisahkan dari pria.

Fase kedua dimulai, yaitu mencari “kaum ekstremis, perampok, penjahat dan pembunuh”. Westerling sendiri yang memimpin aksi ini dan berbicara kepada rakyat, yang diterjemahkan ke bahasa Bugis. Dia memiliki daftar nama “pemberontak” yang telah disusun oleh Vermeulen. Kepala Adat dan Kepala Desa harus membantunya mengidentifikasi nama-nama tersebut. Hasilnya adalah 35 orang yang dituduh langsung dieksekusi di tempat. Metode Westerling ini dikenal dengan nama “Standrecht” - pengadilan (dan eksekusi) di tempat. Dalam laporannya Westerling menyebutkan bahwa yang telah dihukum adalah 11 ekstremis, 23 perampok dan seorang pembunuh.

Fase ketiga adalah ancaman kepada rakyat untuk tindakan di masa depan, penggantian Kepala desa serta pembentukan polisi desa yang harus melindungi desa dari anasir-anasir “pemberontak, teroris dan perampok”. Setelah itu rakyat disuruh pulang ke desa masing-masing. Operasi yang berlangsung dari pukul 4 hingga pukul 12.30 telah mengakibatkan tewasnya 44 rakyat desa.

Demikianlah “sweeping a la Westerling”. Dengan pola yang sama, operasi pembantaian rakyat di Sulawesi Selatan berjalan terus. Westerling juga memimpin sendiri operasi di desa Tanjung Bunga pada malam tanggal 12 menjelang 13 Desember 1946. 61 orang ditembak mati. Selain itu beberapa kampung kecil di sekitar desa Tanjung Bunga dibakar, sehingga korban tewas seluruhnya mencapai 81 orang.

Berikutnya pada malam tanggal 14 menjelang 15 Desember, tiba giliran desa Kalungkuang yang terletak di pinggiran kota Makassar, 23 orang rakyat ditembak mati. Menurut laporan intelijen mereka, Wolter Monginsidi dan Ali Malakka yang diburu oleh tentara Belanda berada di wilayah ini, namun mereka tidak dapat ditemukan. Pada malam tanggal 16 menjelang tanggal 17 desember, desa Jongaya yang terletak di sebelah tenggara Makassar menjadi sasaran. Di sini 33 orang dieksekusi.

[sunting] Tahap kedua
Setelah daerah sekitar Makassar dibersihkan, aksi tahap kedua dimulai tanggal 19 Desember 1946. Sasarannya adalah Polombangkeng yang terletak di selatan Makassar di mana menurut laporan intelijen Belanda, terdapat sekitar 150 orang pasukan TNI serta sekitar 100 orang anggota laskar berenjata. Dalam penyerangan ini, Pasukan DST menyerbu bersama 11 peleton tentara KNIL dari Pasukan Infanteri XVII. Penyerbuan ini dipimpin oleh Letkol KNIL Veenendaal. Satu pasukan DST di bawah pimpinan Vermeulen menyerbu desa Renaja dan desa Komara. Pasukan lain mengurung Polombangkeng. Selanjutnya pola yang sama seperti pada gelombang pertama diterapkan oleh Westerling. Dalam operasi ini 330 orang rakyat tewas dibunuh.

[sunting] Tahap ketiga
Aksi tahap ketiga mulai dilancarkan pada 26 Desember 1946 terhadap Goa dan dilakukan dalam tiga gelombang, yaitu tanggal 26 dan 29 Desember serta 3 Januari 1947. Di sini juga dilakukan kerjasama antara Pasukan Khusus DST dengan pasukan KNIL. Korban tewas di kalangan penduduk berjumlah 257 orang.

[sunting] Pemberlakuaan keadaan darurat
Untuk lebih memberikan keleluasaan bagi Westerling, pada 6 Januari 1947 Jenderal Spoor memberlakukan noodtoestand (keadaan darurat) untuk wilayah Sulawesi Selatan. Pembantaian rakyat dengan pola seperti yang telah dipraktekkan oleh pasukan khusus berjalan terus dan di banyak tempat, Westerling tidak hanya memimpin operasi, melainkan ikut menembak mati rakyat yang dituduh sebagai teroris, perampok atau pembunuh.

Pertengahan Januari 1947 sasarannya adalah pasar di Pare-Pare dan dilanjutkan di Madello, Abokangeng, Padakalawa, satu desa tak dikenal, Enrekang, Talanbangi, Soppeng, Barru, Malimpung, dan Suppa.

Setelah itu, masih ada beberapa desa dan wilayah yang menjadi sasaran Pasukan Khusus DST tersebut, yaitu pada 7 dan 14 Februari di pesisir Tanette, pada 16 dan 17 Februari desa Taraweang dan Bornong-Bornong. Kemudian juga di Mandar, di mana 364 orang penduduk tewas dibunuh. Pembantaian para “ekstremis” bereskalasi di desa Kulo, Amperita dan Maruanging di mana 171 penduduk dibunuh tanpa sedikit pun dikemukakan bukti kesalahan mereka atau alasan pembunuhan.

Selain itu, di aksi-aksi terakhir, tidak seluruhnya “teroris, perampok dan pembunuh” yang dibantai berdasarkan daftar yang mereka peroleh dari dinas intel, melainkan secara sembarangan orang-orang yang sebelumnya ada di tahanan atau penjara karena berbagai sebab, dibawa ke luar dan dikumpulkan bersama terdakwa lain untuk kemudian dibunuh.

H.C. Kavelaar, seorang wajib militer KNIL, adalah saksi mata pembantaian di alun-alun di Tanette, di mana sekitar 10 atau 15 penduduk dibunuh. Dia menyaksikan, bagaimana Westerling sendiri menembak mati beberapa orang dengan pistolnya, sedangkan lainnya diberondong oleh peleton DST dengan sten gun.

Di semua tempat, pengumpulan data mengenai orang-orang yang mendukung Republik, intel Belanda selalu dibantu oleh pribumi yang rela demi uang dan kedudukan. Pada aksi di Goa, Belanda dibantu oleh seorang kepala desa, Hamzah, yang tetap setia kepada Belanda.

[sunting] Peristiwa Galung Lombok
Peristiwa maut Galung Lombok terjadi pada tanggal 2 Februari 1947. Ini adalah peristiwa pembantaian Westerling, yang telah menelan korban jiwa terbesar di antara semua korban yang jatuh di daerah lain sebelumnya. Pada peristiwa itu, M. Yusuf Pabicara Baru (anggota Dewan Penasihat PRI) bersama dengan H. Ma’ruf Imam Baruga, Sulaiman Kapala Baruga, Daaming Kapala Segeri, H. Nuhung Imam Segeri, H. Sanoesi, H. Dunda, H. Hadang, Muhamad Saleh, Sofyan, dan lain-lain, direbahkan di ujung bayonet dan menjadi sasaran peluru. Setelah itu, barulah menyusul adanya pembantaian serentak terhadap orang-orang yang tak berdosa yang turut digiring ke tempat tersebut.

Semua itu belum termasuk korban yang dibantai habis di tempat lain, seperti Abdul Jalil Daenan Salahuddin (Qadhi Sendana), Tambaru Pabicara Banggae, Atjo Benya Pabicara Pangali-ali, ketiganya anggota Dewan Penasihat PRI, Baharuddin Kapala Bianga (Ketua Majelis Pertahanan PRI), Dahlan Tjadang (Ketua Majelis Urusan Rumah Tangga PRI), dan masih banyak lagi. Ada pula yang diambil dari tangsi Majene waktu itu dan dibawa ke Galung Lombok lalu diakhiri hidupnya.

Sepuluh hari setelah terjadinya peristiwa yang lazim disebut “Peristiwa Galung Lombok” itu, menyusul penyergapan terhadap delapan orang pria dan wanita, yaitu Andi Tonra (Ketua Umum PRI), A. Zawawi Yahya (Ketua Majelis Pendidikan PRI), Abdul Wahab Anas (Ketua Majelis Politik PRI), Abdul Rasyid Sulaiman (pegawai kejaksaan pro RI), Anas (ayah kandung Abdul Wahab), Nur Daeng Pabeta (kepala Jawatan Perdagangan Dalam Negeri), Soeradi (anggota Dewan Pimpinan Pusat PRI), dan tujuh hari kemudian ditahan pula Ibu Siti Djohrah Halim (pimpinan Aisyah dan Muhammdyah Cabang Mandar), yang pada masa PRI menjadi Ketua Majelis Kewanitaan.

Dua di antara mereka yang disiksa adalah Andi Tonran dan Abdul Wahab Anas. Sedangkan Soeradi tidak digiring ke tiang gantungan, melainkan disiksa secara bergantian oleh lima orang NICA, sampai menghebuskan nafas terakhir di bawah saksi mata Andi Tonra dan Abdul Wahab Anas.

[sunting] Pasca operasi militer
Jenderal Spoor menilai bahwa keadaan darurat di Sulawesi Selatan telah dapat diatasi, maka dia menyatakan mulai 21 Februari 1947 diberlakukan kembali Voorschrift voor de uitoefening van de Politiek-Politionele Taak van het Leger - VPTL (Pedoman Pelaksanaan bagi Tentara untuk Tugas di bidang Politik dan Polisional), dan Pasukan DST ditarik kembali ke Jawa.

Dengan keberhasilan menumpas para ekstrimis, di kalangan Belanda baik militer mau pun sipil reputasi Pasukan Khusus DST dan komandannya, Westerling melambung tinggi. Media massa Belanda memberitakan secara superlatif. Ketika pasukan DST tiba kembali ke Markas DST pada 23 Maret 1947, mingguan militer Het Militair Weekblad menyanjung dengan berita: “Pasukan si Turki kembali.” Berita pers Belanda sendiri yang kritis mengenai pembantaian di Sulawesi Selatan baru muncul untuk pertama kali pada bulan Juli 1947.

Kamp DST kemudian dipindahkan ke Kalibata, dan setelah itu, karena dianggap sudah terlalu sempit, selanjutnya dipindahkan ke Batujajar dekat Cimahi. Bulan Oktober 1947 dilakukan reorganisasi di tubuh DST dan komposisi Pasukan Khusus tersebut kemudian terdiri dari 2 perwira dari KNIL, 3 perwira dari KL (Koninklijke Leger), 24 bintara KNIL, 13 bintara KL, 245 serdadu KNIL dan 59 serdadu KL. Tanggal 5 Januari 1948, nama DST dirubah menjadi Korps Speciale Troepen - KST (Korps Pasukan Khusus) dan kemudian juga memiliki unit parasutis. Westerling memegang komando pasukan yang lebih besar dan lebih hebat dan pangkatnya menjadi Kapten.

[sunting] Korban
Berapa ribu rakyat Sulawesi Selatan yang menjadi korban keganasan tentara Belanda hingga kini tidak jelas. Tahun 1947, delegasi Republik Indonesia menyampaikan kepada Dewan Keamanan PBB, korban pembantaian terhadap penduduk, yang dilakukan oleh Kapten Raymond Westerling sejak bulan Desember 1946 di Sulawesi Selatan mencapai 40.000 jiwa.

Pemeriksaan Pemerintah Belanda tahun 1969 memperkirakan sekitar 3.000 rakyat Sulawesi tewas dibantai oleh Pasukan Khusus pimpinan Westerling, sedangkan Westerling sendiri mengatakan, bahwa korban akibat aksi yang dilakukan oleh pasukannya “hanya” 600 orang.

Perbuatan Westerling beserta pasukan khususnya dapat lolos dari tuntutan pelanggaran HAM Pengadilan Belanda karena sebenarnya aksi terornya yang dinamakan contra-guerilla, memperoleh ijin dari Letnan Jenderal Spoor dan Wakil Gubernur Jenderal Dr. van Mook. Jadi yang sebenarnya bertanggungjawab atas pembantaian rakyat Sulawesi Selatan adalah Pemerintah dan Angkatan Perang Belanda.

Pembantaian tentara Belanda di Sulawesi Selatan ini dapat dimasukkan ke dalam kategori kejahatan atas kemanusiaan (crimes against humanity), yang hingga sekarangpun dapat dimajukan ke pengadilan internasional, karena untuk pembantaian etnis (Genocide) dan crimes against humanity, tidak ada kadaluarsanya. Perlu diupayakan, peristiwa pembantaian ini dimajukan ke International Criminal Court (ICC) di Den Haag, Belanda.

MiG-21 Fishbed:

Benteng Indonesia yang Ampuh

Angkasa Megazine/Photo Alex S -Walau tidak sempat mempertunjukkan kebolehannya, harus diakui, daya gertak pesawat Rusia satu ini, memang hebat. Amerika, konon, sampai menghimbau Belanda untuk membatalkan niatnya perang terbuka dengan Indonesia.

Hingga suatu hari, sebuah pesawat intai AU AS Lockheed U-2 Dragon Lady melayang di atas Madiun. Selama konfrontasi, sering pesawat ini sengaja diterbangkan dari Darwin ke Filipina untuk misi-misi intelijen. Dari ketinggian 70.000 kaki, teridentifikasi oleh pilot beserta kru deretan jet tempur dan pembom. Ditiliknya dengan cermat. Tak salah lagi, sang pilot yakin bahwa pesawat yang dilihatnya adalah pembom Tu-16 Badger dan MiG-21F Fishbed C (sebutan yang diberikan NATO), jet tempur penghadang (intercept) paling ditakuti barat kala itu. Sebelumnya, intelijen AS sudah mengendus kedatangan MiG-21 di Indonesia.Hasil pengintaian ini bergegas disampaikan Amerika kepada Belanda. “Percuma melawan Indonesia, mereka punya ini.” Begitu kira-kira laporan intel AS kepada pihak Belanda sambil menyodorkan foto hasil jepretan pesawat U-2. Amerika pun sebenarnya masih gamang, mengingat F-4E Phantom yang baru dimodifikasi, masih meragukan untuk diadu berlaga melawan MiG-21. Seriusnya ancaman MiG-21 terhadap pesawat tempur AS, sampai membuat AL AS mendirikan sekolah elit tempur Top Gun.Begitu cerita Marsda (Pur) Jahman, penerbang MiG-21 AURI. Menurut Jahman (65), Indonesia membeli MiG-21 sebagai tindakan bela diri andaikata Belanda mendatangkan pesawat-pesawat yang lebih modern. Ketika kampanye Trikora dicanangkan, AU Belanda memiliki satu skadron pesawat Hawker Hunter F.6 buatan Inggris tahun 1954. Disejajarkan dengan MiG-21, pesawat ini jelas bukan tandingan. Kecepatan maksimumnya hanya 1.117 km/jam, daya capai ketinggian 14.325 meter dengan jangkauan 690 kilometer. Kalau terbang rendah, pemakaian bahan bakarnya akan bertambah boros. Sementara MiG-21, dengan kecepatan Mach-2,1 mampu mencegat pembom pada ketinggian 20 kilometer pada jarak 1.800 kilometer.

Langkah kedua, sebaliknya, di dalam negeri. Mayor Udara Rusman ditunjuk Komodor Udara Leo Wattimena untuk mendapatkan pelatihan langsung dari instruktur yang sengaja didatangkan dari Rusia. “Jadi kita dilatih hampir bersamaan. Hanya beda tempat,” tutur Marsda (Pur) Rusman.Tim kecil yang dikirim ke Uni Soviet, persisnya di Lugowaya, sebuah kota kecil yang berbatasan langsung dengan India di mana sebuah pangkalan AU Uni Soviet bercokol, pun tidak berlama-lama di negeri tirai besi itu. Hanya empat bulan, “Sekadar just to know how to fly,” jelas Jahman. “Bukan berarti tidak terbang, tetap terbang, kita solo,” tambahnya.Ketika mendapat perintah berangkat ke Rusia, Jahman baru beberapa bulan standby di Letfuan, setelah sebelumnya siaga di Morotai dalam mendukung kampanye Trikora. Menurut Jahman, kepindahannya ke Letfuan menyusul gugurnya Kapten Udara Gunadi setelah pesawat MiG-17 yang diterbangkannya gagal take off karena afterburner-nya tidak maksimal. Tragedi itu terjadi tanggal 29 Juni 1962. Komandan skadron MiG-17 saat itu dijabat Mayor Rusman.Bagi yang berangkat ke Rusia mungkin tidak terlalu kesulitan, karena langsung ke asalnya. Lain halnya Rusman. “Saya harus melabeli dulu dengan bahasa Inggris semua panel-panel di kokpit, yang sebelumnya berbahasa Rusia,” aku Rusman. Setibanya di Indonesia, pesawat MiG-21 langsung dirakit. Para teknisi Rusia segera membimbing teknisi Indonesia. Rusman pun mulai mempersiapkan diri. Perang yang tidak ketahuan kapan akan berkecamuk di Papua Barat, terpaksa ditinggalkannya. Rencananya, tentu Rusman akan dikembalikan ke medan perang seandainya Belanda benar-benar serius untuk perang.

Disamping perwira senior di skadron fighter, Rusman juga menjabat perwira operasi Skadron Udara 11 DH-115 Vampire, jet latih pertama Indonesia. Tak salah, melihat keseniorannya, Leo mempercayainya sebagai orang pertama yang menerbangkan MiG-21 di dalam negeri. Kebetulan, Leo juga harus ke luar negeri. Rusman tidak terlalu kesulitan untuk mengakrabkan diri dengan MiG-21, mengingat ratusan jam terbang sudah dikantonginya dari MiG-15 dan MiG-17. “Pada dasarnya tidak jauh beda dengan MiG-17,” kata Rusman perihal pesawat bersayap delta ini.

Program kilat dimulai. Buku manual MiG-21 dilahapnya, para instruktur Rusia dengan tekun menjawab setiap pertanyaan yang diajukan. Pesawat rampung dirakit teknisi dan dinyatakan ready to fly. Tibalah Rusman pada saat yang menentukan, yaitu menerbangkan pesawat yang disebut sebagai roket terbang di hadapan beberapa pejabat penting yang, katanya, mau hadir. “Secara teoritis saya sudah paham,” aku Rusman.

Pagi itu, Juli 1962, segala persiapan dilakukan di Bandara Kemayoran. Sebagian dari MiG-17 dan MiG-15 yang berpangkalan di Kemayoran, terlihat berjejer di pelataran parkir. Benar saja, KSAU Laksamana Suryadarma dan beberapa pejabat teras AURI sudah terlihat hadir. Di hanggar, sebuah mesin turbojet Tumansky R-11-F2-300 mulai memekakkan telinga. Pesawat siap bergerak ke landasan pacu. Tidak ada perasaan janggal bagi Rusman, sama seperti menerbangkan pesawat Rusia terdahulu. Di ujung landasan, gemuruh mesin jet berdaya dorong 5.950 kilogram meninggi. Itulah tenaga penuh karya spektakuler biro disain Mikoyan-Gurevich (OKB).

Rusman mencelat meninggalkan tanah, menanjak, meninggalkan hadirin dengan tepuk tangannya yang riuh rendah. Menurut rute yang di-plot, pesawat akan belok ke kiri. Rusman menyentakkan tangkai kemudi (handle) ke kiri. Astaga, dia kaget, pesawat melintir kencang. Tak dikiranya akan begitu sensitif. Tapi kesadarannya cepat muncul. “Ya sudah, saya putar saja sekalian sampai empat kali,” katanya tertawa. Setelah mendarat, didapatinya ucapan selamat dan decak kagum. Hadirin takjub melihat Rusman yang sanggup membuat roll sampai beberapa kali. “Mereka nggak tahu kagetnya saya.”

Beberapa hari kemudian, jelas Rusman, Skadron 14 berkekuatan 20 MiG-21 yang bermarkas di Lanud Iswahyudi, Madiun, diresmikan KSAU di Bandara Kemayoran. Rusman langsung ditunjuk sebagai komandan. Sebelumnya sudah diresmikan Skadron 11 MiG-15/17. Sedangkan Skadron 12 MiG-19, justru dibentuk belakangan. Kemudian dibentuk pula Wing 300, induk skadron-skadron tempur yang bermarkas di Kemayoran. Rusman ditunjuk sebagai komandan Wing 300 dari tahun 1963 sampai 1966.

Penerbangan pertama diikuti beberapa penerbang berikutnya. Menyusul transisi penerbang. Nun, ribuan kilometer di utara, Jahman beserta ketiga rekannya juga mulai menerbangkan pesawat yang sama. Nantinya, setelah kembali dari Lugowaya (1963), keempat penerbang ini bersama Rusman menjadi instruktur pesawat yang mulai dipakai Uni Soviet tahun 1959 dan dipertahankan di garis terdepan pertahanan selama 30 tahun. Target utama AURI yaitu, mempercepat alih teknologi dari penerbang Rusia ke Indonesia.

Seruduk hutan jati

Seorang komandan harus lebih dulu tahu segalanya dari anak buah. Filosofi ini dipegang Rusman sebagai komandan skadron. Penguasaan menerbangkan MiG-21 terus dilakukannya baik melalui petunjuk buku manual maupun dari instruktur. Satu hari, sebulan setelah terbang perdana, Rusman terbang seorang diri dalam sebuah misi untuk menguji kemampuan high speed pesawat. Pagi itu, 29 Agustus 1962, pemilik 1.500 jam terbang MiG-21 ini bertolak dari Madiun dengan rute seputaran Jawa Timur (baca: Rusman Tembus Mach-2).

“Yang mengejutkan saya saat harus terbang high speed adalah, bahwa pesawat ini ternyata lebih cepat dari pikiran saya,” kata si “Hell Cat”, panggilan Rusman di udara. Persis seperti yang dirasakan Rusman, kehebatan inilah yang diunggulkan Soviet untuk menahan laju pembom B-52 Stratofortress AU AS yang kecepatan mendekati Mach-1. Bagi Indonesia hampir serupa. Menahan ancaman pembom negara-negara musuh menjadi tugas utama MiG-21. “Kita harus sanggup mengintersep pada titik dimana mereka bisa merilis bom,” jelas Jahman, mantan Danlanud Iswahyudi itu.

Untuk mendukung akselerasinya secepat mungkin mencegat pembom, MiG-21 dilengkapi afterburner. Malasalahnya, kadangkala afterburnernya tidak berfungsi dengan baik saat pesawat tengah menggandul sebuah bom konvensional “jatuh bebas” seberat 500 kilogram. Kesalahan teknis ini sempat merenggut nyawa beberapa penerbang MiG-21. Seperti pada satu ketika, tepatnya hari Kamis, saat dilangsungkan latihan terbang tinggi di Madiun.

Seorang penerbang, ingat Rusman, gagal lepas landas, karena tenaga tambahannya tidak bekerja sempurna. Pesawatnya terus merambat cepat di permukaan landasan, baru hidung yang terangkat. Anak muda ini terus berusaha, dihidupkannya lagi. Dia sadar, ujung landasan sekian detik lagi habis. Tanpa pikir panjang, ditariknya kursi pelontar (ejection seat) bermaksud bail out. Pesawat tercebur masuk sungai di ujung landasan.

Sulit berpikir jernih kala terjepit. Mungkin itu yang dialami anak muda ini. Dalam kepanikkannya, ditariknya kursi pelontar yang jelas tidak menerapkan teknologi zero ejection seat baru aktif pada ketinggian 1.000 kaki. Pemuda berkemauan besar itu menghembuskan napas terakhir. “Padahal dia sudah minta izin pada saya, usai terbang akan ke Yogya untuk melangsungkan pertunanganan pada hari Sabtu,” kenang Rusman. Sebelumnya, di hari Selasa, kecelakaan juga menimpa seorang penerbang. Sebuah pesawat jatuh di hutan jati, daerah Cepu, dalam sebuah latihan terbang malam. Pesawat menyambar pohon jati sepanjang satu kilometer.

Seorang penerbang lainnya juga membuat kekeliruan saat akan mendarat. Padahal, aku Rusman, dia sudah memberitahu kalau mengurangi kecepatan dari high speed, intake-nya akan membuka. Proses ini akan menimbulkan getaran. Celakanya, karena kaget, dia langsung eject. Penerbangnya sih, selamat, tapi pesawatnya hancur.

Rusman sendiri juga nyaris celaka gara-gara afterburner, ketika berangkat dari Kemayoran ke Madiun. Ketenangan serta segudang pengalaman, menjadi sangat mahal dalam kondisi ini. Rusman sangat sadar, kecepatan pesawat saat itu hanya pas untuk melayang. Salah handling sedikit saja, fatal. Sayapnya yang teramat tipis, hampir tidak bisa diharapkan memberikan daya angkat besar. Pesawat melayang persis di atas atap rumah penduduk.

Cross country MiG-21

Kegagahannya berakhir mengharukan

Walau sangat cepat, pesawat pencegat MiG-21 tidak bisa diharapkan mengerjakan tugas-tugas strategis. Kemampuannya hanya untuk mengangkasa dengan cepat, terbang cepat, kombat, dan pulang! Endurance-nya kecil. Menyadari keterbatasan pesawat, sementara wilayah Indonesia teramat luas untuk dipertahankan dan dijangkau MiG-21. Namun rasa bela negara, terlalu besar untuk dikalahkan oleh keterbatasan pesawat. Sebagai uji coba, Rusman terbang keliling Jawa Timur. Ternyata pesawatnya hanya mampu terbang 1 jam 40 menit. “Itupun sudah dengan drop tank dan teknik terbang yang irit,” katanya.Satu jam 40 menit. Apa yang bisa dijangkau dari Jakarta? Mulailah mereka menghitung. Medan bisa! “Tapi tidak bisa pulang,” jawab Rusman. Bagaimana kalau cuaca buruk, tiba-tiba engine trouble, atau ada gangguan di landasan? Padahal terbangnya harus lurus, tidak ada toleransi “belok kiri-kanan”. Waktu tempuh Kemayoran-Medan sekitar 1 jam 30 menit. Artinya, hanya tersisa 10 menit untuk keadaan darurat. Berbagai pertanyaan bergalau dibenak Rusman. Namun dia sudah memutuskan, pulau-pulau besar di luar Jawa harus didarati.Medan akhirnya dikunjungi. Kurang puas, Rusman, Sukardi, dan Ibnu Subroto, melakukan terbang cross country melintas Sumatera pada tahun 1963. Dengan mengambil rute Kemayoran-Palembang-Medan-Padang-Kemayoran, ketiga pencegat menyambar-nyambar di setiap daerah yang disinggahi. Mereka juga menginap di ketiga kota yang didarati. Sambutan masyarakat begitu antusias.Sukses rupanya. Karena itu, perjalanan dilanjutkan ke Indonesia bagian timur setahun kemudian. Kali ini lebih banyak, melibatkan enam pesawat. Rute yang diambil : Madiun-Makasar-Morotai-Biak. Dalam jumlah besar, MiG-21 pernah melakukan formasi sembilan pesawat. Cross country ini dilakukan bukan untuk unjuk kekuatan AURI, “Tapi untuk meningkatkan skill, dan orientasi daerah bagi penerbang,” jelas Rusman lagi.

Tu-16 Badger :

Stealth Bomber from South

Angkasa Megazine

- Bahkan Cina maupun Australia belum punya armada pembom strategis bermesin jet. Sampai awal tahun 60-an hanya Amerika yang memiliki pembom semacam(B-58 Hustler), Inggris (V bomber-nya, Vulcan, Victor, serta Valiant) dan Rusia. Pembelian Tu-16 AURI didasari, terbatasnya kemampuan B-25, embargo suku cadang dari Amerika, dan untuk memuaskan ambisi politik.

“Tu-16 masih dalam pengembangan dan belum siap untuk dijual,” ucap Dubes Rusia untuk Indonesia Zhukov kepada Bung Karno (BK) suatu siang di penghujung tahun 50-an. Ini menandakan, pihak Rusia masih bimbang untuk meluluskan permintaan Indonesia membeli Tu-16. Tapi apa daya Rusia, AURI ngotot. BK terus menguber Zhukov tiap kali bersua. “Gimana nih, Tu-16-nya,” kira-kira begitu percakapan dua tokoh ini.

Akhirnya, mungkin bosan dikuntit terus, Zhukov melaporkan juga keinginan BK kepada Menlu Rusia Mikoyan. Usut punya usut, kenapa BK begitu semangat? Ternyata, Letkol Salatun-lah pangkal masalahnya. “Saya ditugasi Pak Surya (KSAU Suryadarma-Red) menagih janji Bung Karno setiap ada kesempatan,” aku Marsda (Pur) RJ Salatun tertawa.

Ketika ide pembelian Tu-16 dikemukakan Salatun saat itu sekretaris Dewan Penerbangan/Sekretaris Gabungan Kepala-kepala Staf kepada Suryadarma tahun 1957, tidak seorangpun tahu. Maklum, TNI tengah sibuk menghadapi PRRI/Permesta. Namun dari pemberontakan itu pula, semua tersentak. AURI tidak punya pembom strategis! B-25 yang dikerahkan menghadapi AUREV (AU Permesta), malah merepotkan. Karena daya jelajahnya terbatas, pangkalannya harus digeser, peralatan pendukungnya harus diboyong. Waktu dan tenaga tersita. Sungguh tidak efektif. Celaka lagi, Amerika meng-embargo suku cadangnya. Alhasil, gagasan memiliki Tu-16 semakin terbuka.

Salatun yang menemukan proyek Tu-16 dari majalah penerbangan asing tahun 1957, menyampaikannya kepada Suryadarma. “Dengan Tu-16, awak kita bisa terbang setelah sarapan pagi menuju sasaran terjauh sekalipun dan kembali sebelum makan siang,” jelasnya kepada KSAU. “Bagaimana pangkalannya,” tanya Pak Surya. “Kita akan pakai Kemayoran yang mampu menampung pesawat jet,” jawab Salatun. Seiring disetujuinya rencana pembelian Tu-16 ini, landas pacu Lanud Iswahyudi, Madiun, kemudian turut diperpanjang.

Proses pembeliannya memang tidak mulus. Sejak dikemukakan, baru terealisasi 1 Juli 1961, ketika Tu-16 pertama mendarat di Kemayoran. Ketika lobi pembeliannya tersekat dalam ketidakpastian, Cina pernah dilirik agar membantu menjinakkan “beruang merah”. Caranya, Cina diminta menalangi dulu pembeliannya. Namun usaha ini sia-sia, karena neraca perdagangan Cina-Rusia lagi terpuruk. Sebaliknya, “Malah Cina menawarkan Tu-4m Bull-nya,” tutur Salatun. Misi Salatun ke Cina sebenarnya mencari tambahan B-25 Mitchell dan P-51 Mustang.

Jadi, pemilihan Tu-16 memperkuat AURI bukan semata alat diplomasi. Penyebab lain adalah embargo senjata Amerika. Padahal saat bersamaan, AURI sangat membutuhkan suku cadang B-25 dan P-51 untuk menghantam AUREV.

Tahun 1960, Salatun berangkat ke Moskow bersama delegasi pembelian senjata dipimpin Jenderal AH Nasution. Sampai kedatangannya, delegasi belum tahu, apakah Tu-16 sudah termasuk dalam daftar persenjataan yang disetujui Soviet. Perintah BK hanya, cari senjata. Apa yang terjadi. Tu-16 termasuk dalam daftar persenjataan yang ditawarkan Uni Soviet. Betapa kagetnya delegasi.

“Karena Tu-16 kami berikan kepada Indonesia, maka pesawat ini akan kami berikan juga kepada negara sahabat lain,” ujar Menlu Mikoyan. Mulai detik itu, Indonesia menjadi negara ke empat di dunia yang mengoperasikan pembom strategis selain Amerika, Inggris dan Rusia sendiri. Hebat lagi, AURI pernah mengusulkan untuk mengecat bagian bawah Tu-16 dengan Anti Radiation Paint cat khusus anti radiasi bagi pesawat pembom berkemampuan nuklir. “Gertak musuh saja, AURI kan tak punya bom nuklir,” tutur Salatun. Usul tersebut ditolak.

Segera AURI mempersiapkan awaknya. Puluhan kadet dikirim ke Chekoslovakia dan Rusia. Mereka dikenal dengan angkatan Cakra I, II, III, Ciptoning I dan Ciptoning II.

Mulai tahun 1961, ke-24 Tu-16 mulai datang bergiliran diterbangkan awak Indonesia maupun Rusia. Pesawat pertama yang mendarat di Kemayoran dikemudikan oleh Komodor Udara (sekarang Marsda TNI Pur Cok Suroso Hurip). Mendapat perhatian terutama dari kalangan intel Amerika. Kesempatan pertama intel-intel AS melihat Tu-16 dari dekat ini, memberikan kesempatan kepada mereka memperkirakan kapasitas tangki dan daya jelajahnya. Pengintaian terus dilakukan AS sampai saat Tu-16 dipindahkan ke Madiun. U-2 pun mereka libatkan. Wajar, di samping sebagai negara pertama yang mengoperasikan Tu-16 di luar Rusia, kala itu beraneka ragam pesawat blok Timur lainnya berjejer di Madiun.

Penembakkan Kennel

Penerbangan terakhir Tu-16 Badger AURI

Saat Trikora dikumandangkan, angkatan perang Indonesia sedang berada pada “puncaknya”. Lusinan persenjataan Blok Timur dimiliki. Mendadak AURI berkembang jadi kekuatan terbesar di belahan bumi selatan. Dalam mendukung kampanye Trikora, AURI menyiapkan satu flight Tu-16 di Morotai yang hanya memerlukan 1,5 jam penerbangan dari Madiun. “Kita siaga 24 jam di sana,” ujar Kolonel (Pur) Sudjijantono, salah satu penerbang Tu-16. “Sesekali terbang untuk memanaskan mesin. Tapi belum pernah membom atau kontak senjata dengan pesawat Belanda,” ceritanya kepada Angkasa. Saat itu, dikalangan pilot Tu-16 ada semacam target favorit, yaitu kapal induk Belanda Karel Doorman.